Riset Nusantara Centre: Industri Jamu Besar Budaya, Kecil Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Riset gabungan Nusantara Centre dan PPJAI (Oktober-Desember 2025) mengungkap bahwa kontribusi jamu terhadap PDB industri obat tradisional masih di bawah 0,3 persen.
• Mayoritas pelaku usaha jamu terjebak pada skala rumahan dengan adopsi teknologi minim, sehingga gagal meningkatkan kesejahteraan pekerja dan basis pajak negara.
• Peneliti mendesak intervensi pemerintah, seperti memasukkan produk jamu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memberikan bebas pajak bagi UMKM pemula.

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Lembaga riset Nusantara Centre dengan dukungan Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) baru saja merilis data riil mengenai peran strategis industri jamu dalam perekonomian nasional.

Riset dengan metode campuran (mix method) yang dilakukan selama tiga bulan (Oktober-Desember 2025) tersebut menghasilkan temuan yang cukup mencengangkan.

Riset ini diinisiasi untuk menjadi fondasi pembuatan road map guna membangun lembaga khusus, yakni Badan Nasional Rempah dan Herbal Indonesia (Banrehi).

Baca juga: Industri Jamu Indonesia: Besar Secara Budaya, Kecil secara Ekonomi

Sumbang PDB Rendah

Kita memahami, industri jamu kerap diposisikan sebagai warisan budaya sekaligus identitas bangsa yang hadir lintas generasi.

Namun, di balik kuatnya legitimasi kultural tersebut, industri jamu Indonesia ternyata menyimpan ironi: besar potensi, tetapi kecil secara ekonomi.

Dalam struktur perekonomian nasional, posisi industri jamu tergolong marginal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019–2023, industri jamu secara agregat menyumbang sekitar 2–3 persen terhadap PDB industri pengolahan.

Namun jika dipilah lebih rinci, kontribusi jamu murni terhadap PDB industri obat tradisional masih sangat minim, yakni di bawah 0,3 persen pada 2022–2023.

Angka ini menegaskan adanya jurang besar antara kekuatan budaya dan realisasi ekonomi. Jamu dikenal luas, tetapi belum berhasil bertransformasi menjadi sektor bernilai tambah tinggi.

Terjebak Skala Rumahan

Hasil riset lapangan Nusantara Centre menunjukkan bahwa masalah utama industri jamu bukan terletak pada sisi permintaan.

Sebanyak 64 persen konsumen terbukti masih setia memilih jamu tradisional lokal.

Namun, kondisi pasar justru stagnan.

Sebanyak 46 persen pelaku usaha menyatakan permintaan relatif tetap, dan hanya 31 persen yang mengalami peningkatan penjualan.

Mayoritas pelaku memproduksi di bawah 500 unit per bulan, dan 73 persen di antaranya berada pada kategori produksi rendah meski usahanya sudah berumur 1 hingga 10 tahun.

Secara struktural, industri jamu didominasi oleh usaha kecil berbasis keluarga dengan proses produksi manual dan adopsi teknologi yang minim.

Dampaknya, lebih dari 79 persen pekerja industri jamu tertahan pada kondisi upah tetap atau bahkan menurun.

Kalah Dari Farmasi

Keterbatasan skala usaha ini berdampak langsung pada kontribusi fiskal. Lebih dari 53 persen pelaku usaha jamu hanya membayar pajak di bawah Rp 100 ribu per tahun.

Perbandingan dengan industri obat kimia dan farmasi semakin memperjelas ketimpangan ini.

Nilai pasar industri farmasi nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp 170 triliun pada 2023–2024 dengan nilai ekspor mencapai USD 500 juta.

Sebaliknya, ekspor jamu belum tercatat signifikan dan sangat bergantung pada pasar domestik.

Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan yang jauh dalam hal dukungan kebijakan, investasi riset, dan integrasi sistem kesehatan oleh negara.

Kebijakan Berbasis Misi

Peneliti Nusantara Centre, Agus Rizal, bersama Heri Susanto dari PPJAI menyimpulkan bahwa industri jamu tidak kekurangan pasar, melainkan kekurangan kebijakan yang tepat sasaran.

Guna menyelamatkan peradaban jamu, peneliti mengusulkan sejumlah langkah konkret pemerintah yang selaras dengan program nasional, di antaranya:

• Menaikkan serapan susu kambing pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Memasukkan produk gizi alternatif dan imun (madu ikan sidat dan temulawak) untuk anak, terutama pada program pengentasan stunting dan Posyandu.
• Mengintegrasikan produk karbohidrat alternatif untuk lansia (pati irut dan umbi-umbian).
• Menjadikan seluruh ekosistem jamu sebagai program strategis nasional.
• Menerapkan program bebas pajak untuk pengusaha jamu pemula atau UMKM.
• Jika langkah ini diambil, industri jamu berpotensi menjadi pilar ekonomi kesehatan berbasis lokal yang mampu memperkuat PDB, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan

mewujudkan kedaulatan kesehatan nasional.