Dipicu Ambulans, Kades Marongsari Wonosobo Didemo Warga. Kini Diberi Waktu 30 Hari Perbaiki Kinerja

Kedua, warga meminta seluruh inventaris desa tetap berada di desa dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan masyarakat.

Ketiga, warga menginginkan transparansi keuangan desa berikut terkait penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Alfun mengungkap, Pemerintah Kecamatan Sapuran sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa.

Evaluasi tersebut mencakup aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah catatan yang kemudian ditindaklanjuti melalui pemberian Surat Peringatan (SP).

"Sampai dengan hari ini, kami sudah mengeluarkan baik SP1 maupun SP2," kata Alfun.

Baca juga: Operasi Patuh Candi di Wonosobo Digelar 8-21 Juni 2026, Ada 8 Pelanggaran yang Bakal Ditindak

Ia menambahkan, apabila dalam 30 hari ke depan tidak terdapat perkembangan yang signifikan, pemerintah kecamatan akan melanjutkan proses dengan penerbitan SP3.

Pemerintah Kecamatan Sapuran juga berencana memfasilitasi pertemuan antara kepala desa dengan perwakilan pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Menurut Alfun, upaya komunikasi telah dilakukan, namun kepala desa masih berada di luar kota.

"Secepatnya akan kami hadirkan untuk bisa dimediasi," ujarnya.

Rencananya mediasi akan dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Sapuran agar proses berlangsung netral dan kondusif.

Meski kepala desa tidak berada di tempat, Alfun memastikan, pelayanan publik di Desa Marongsari tetap berjalan.

Pemerintah kecamatan bersama sekretaris desa dan seluruh perangkat desa disebut telah berkoordinasi untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan. (*)