Kader PKB Terjerat OTT KPK, Pakar Sebut Akibat Beban Ongkos Politik

Ringkasan Berita:

• Tiga kader PKB menjadi sorotan di tengah gencarnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Jawa Tengah; dua naik menjadi Plt Bupati, sementara satu kader ditangkap.
• Pakar politik Unika Soegijapranata, Andreas Pandiangan, menilai korupsi kepala daerah erat kaitannya dengan upaya "balik modal" akibat tingginya ongkos politik Pilkada.
• KPK telah menangkap tiga bupati di Jawa Tengah sepanjang Januari-Maret 2026, yakni Bupati Pati, Bupati Pekalongan, dan Bupati Cilacap.

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Tiga kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi sorotan di tengah gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Para kader PKB Jateng tersebut meliputi dua kader yang moncer menjadi bupati pengampu, yakni Risma Ardhi Chandra yang kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, dan Sukirman yang naik menjadi Plt Bupati Pekalongan.

Satu kader PKB lainnya, Syamsul Auliya Rachman, bernasib sebaliknya; ia kini justru sedang berurusan dengan lembaga antirasuah tersebut.

Baca juga: Badai OTT di Jawa Tengah: Antara Kader PKB yang Naik Kelas dan yang Terjerat Korupsi

Bukan Pola Gerakan

Menanggapi hal itu, pakar politik Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Andreas Pandiangan, mengatakan bahwa peristiwa yang berkaitan dengan kader PKB tersebut bukan merupakan gerakan terpola dari pihak-pihak tertentu.

Kejadian itu murni atas tindakan para kepala daerah di Jawa Tengah yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh ke partai pengusung tersebut.

"Saya rasa tidak ada polanya (peristiwa tiga kader PKB Jateng)," ujar Andreas saat dihubungi Tribun, Sabtu (14/3/2026).

Kendalikan Kepala Daerah

Menurut Andreas, kasus penangkapan kepala daerah di Jawa Tengah, termasuk kader PKB di Cilacap, merupakan murni atas kesalahan pribadi yang bersangkutan.

Sebab, ketika kader itu telah terpilih menjadi orang nomor satu di tingkat kabupaten, partai tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kepala daerah tersebut. Mereka memiliki cara pandang sendiri berkaitan dengan daerah yang dipimpinnya.

"Partai kan tidak bisa mengendalikan meskipun itu kadernya. Mereka punya cara pandang sendiri dan ide sendiri untuk kelola daerahnya," tuturnya.

Namun demikian, partai juga memiliki tanggung jawab moral atas kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah di Jateng. Kondisi ini tidak hanya berlaku bagi PKB, tetapi semua partai politik.

Beban Ongkos Politik

Andreas mengungkap, perilaku para kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari beban ongkos politik yang sangat besar.

Ia menduga, beban Pilkada yang berada di pundak kepala daerah akhirnya membuat mereka gelap mata. Untuk itu, sejak dilantik menjadi bupati secara serentak pada tahun lalu, mereka mencari cara untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.

Modal tersebut merupakan biaya politik selama masa kampanye maju sebagai bupati.

"Iya, betul (modal politik jadi bupati besar), maka untuk tahun pertama (menjabat) mereka mau enggak mau kan harus mengembalikan," terangnya.

Sistem Pencegahan Lemah

Mengenai langkah pencegahan korupsi kepala daerah, Andreas sendiri ragu dengan efektivitas pencegahan yang dilakukan dengan sistem sekarang.