TPPD Optimis Kebijakan Opsen Pajak tak Gerus Citra Ahmad Luthfi - Taj Yasin

"Soal PKB ini tanggung jawab bukan hanya Provinsi tapi dibagi juga dengan kabupaten kota, maksudnya pembagian hasilnya tidak hanya dinikmati provinsi tapi sharing provinsi kabupaten jadi ada kewajiban bersama utk sosialisasi ke masyarakat," paparnya. 

Namun, ia mengingatkan kepada Pemprov Jateng agar perlu peningkatan kreativitas dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya tidak melulu memungut pajak. 

"Hal itu bisa mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh BUMD dan juga daerah sehingga aset-aset itu juga bisa memberikan sumbangsih terhadap pendapatan daerah," tutur Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah itu. 

Skema pendapatan lainnya, lanjut Saleh, pemprov Jateng bisa memanfaatkan aset-aset daerah. Aset itu ketika dimaksimalkan pemanfaatannya bisa mendongkrak pendapatan. 

"Kalau diberdayakan tentu bermanfaat bagi kita. Sehingga itu menjadi penopang salah satu pendapatan," jelasnya. 

Ia menyebut, guyuran investasi Jateng sebesar Rp 88 triliun pada 2025 tadi itu yang meningkat 28 % dibandingkan 2024, seharusnya bisa ika menyerap tenaga kerjanya lokal Jateng. "Maka dengan itu bisa mengurangi kemiskinan," katanya. 

Tak Gerus Citra Luthfi 

Pengamat Politik Undip, Nur Hidayat Sardini menilai, isu kenaikan ospen PKB yang terjadi akhir-akhir ini tidak akan menggerus citra kerja selama 1 tahun Gubernur Ahmad Luthfi. Sebaliknya, selama 1 tahun kinerja mantan Kapolda Jateng itu telah berhasil. 

"Enggak akan menggerus citra beliau (Gubernur Jateng), Alasannya banyak faktor ya, tidak semata karena faktor tunggal kan," bebernya.
Ia menyebut, kinerja 1 tahun masih terlalu dini untuk menilai kinerja menyeluruh dari seorang pemimpin.

Namun, capaian kinerja 1 tahun ini akan menjadi modal dasar pasangan Lutfhi Yasin melangkah ke arah yang lebih baik. 

"Yang perlu diperbaiki adalah kekurangan di antaranya amplifikasi terhadap kinerja itu itu sangat penting," katanya. 

Ia menambahkan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng perlu memoles kinerjanya agar kerja-kerja kuantitatif yang sudah dilakukan dari berbagai program bisa diketahui publik dengan baik. 

"Ketika ini tidak dilakukan maka suatu saat ketika ada masalah yang menjadi pemantiknya akan berisiko terhadap dukungan publik," tambahnya. (Iwn)