TPPD Optimis Kebijakan Opsen Pajak tak Gerus Citra Ahmad Luthfi - Taj Yasin

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG- Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo mengaku tidak khawatir isu opsen PKB bakal menggerus citra kinerja satu tahun pasangan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. 

Ia menilai, isu opsen PKB yang ramai di masyarakat dan dikritik oleh publik menjadi semacam masukan bagi Pemprov Jateng.

"Kami optimis tidak menggerus (citra kinerja 1 tahun) karena Pak Gubernur dan Pak Wagub sering menyampaikan bekerja itu lillahi taala, apapun Kritik itu sebagai bensin pembangunan," katanya kepada Tribun selepas acara diskusi 1 Tahun Lutfi-Yasun di Gedung A kantor Gubernur Jateng, Senin (23/2/2026) sore. 

Menurut Zulkifli, isu kenaikan opsen PKB yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat terjadi karena adanya miskomunikasi. Ia menyebut, sebenarnya Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kenaikan pajak opsen paling rendah dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. 

Sebelum Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) diterapkan, tarif PKB Jawa Tengah terendah di antara tarif yang provinsi lain-lain yakni kenaikan di angka 1,50 persen.

Sementara, Jawa Barat 1,75 persen, dan Jatim di atas 1,75 , DKI Jakarta di angka 2 persen. Selepas diterapkan, Jawa Tengah itu 1,74 persen, Jawa Barat sebesar 1,86 % , Jawa Timur itu 1,99 % , DKI Jakarta sampai 2,06 persen.

"Pembayaran di Jawa Timur dan Jawa Barat jauh lebih rendah karena menerapkan diskon, Jawa Tengah tidak menerapkan diskon," terangnya. 

Ia mengungkap, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam kebijakan opsen ini juga hanya menjalankan kebijakan. Sebab, kebijakan ini sudah ditetapkan di dalam Perda tahun 2023 atau saat Luthfi belum jadi Gubernur.

"Kebetulan penerapannya ada di awal 2025. Jadi Gubernur yang sekarang ini adalah menjalankan kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan," ujarnya. 

Baca juga: DPRD Banyumas Soroti Opsen Pajak Kendaraan yang Membebani Masyarakat

Kreatif Cari Pendapatan Lain 

Zulkifli mengungkap, kritikan lainnya yang diterima adalah kurang kreatifnya Pemerintah Provinsi dalam mencari sumber pendapatan lain. Ia mengakui, masukan tersebut sangat berharga sehingga pihaknya kini masih melakukan upaya mencari pendapatan lain.

Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan berupa Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga ini untuk memperkuat basis BUMD agar bisa bergerak serentak. 

"Kami melakukan penguatan aset-aset di BUMD, aset-aset yang ada di pemerintah itu bisa optimal. Nah, ini salah satu bentuk kreativitasnya. Sekali lagi, memang secara pendapatan itu ada koridor yang harus kita jaga," bebernya. 

Wakil Ketua DPRD Jateng,Mohammad Saleh mengatakan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalan menangani isu soal isu kenaikan opsen sudah direspon dengan memberikan relaksasi atau diskon sebesar 5 persen.

Namun, ia mengakui, masih ada kurangnya komunikasi pemerintah provinsi ke masyarakat.