Dobel Perizinan Agen Perekrut Awak Kapal Perikanan Migran Jateng Jadi Polemik

Jambore ini melibatkan berbagai jaringan serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, komunitas pesisir, organisasi perempuan, pegiat lingkungan, akademisi, pemerintah daerah, serta mitra internasional.

Ketua Panitia Jambore Pekerja Perikanan, Rizky Oktaviana mengatakan, jambore ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi bersama untuk mempertemukan berbagai aktor dalam rantai perikanan, sehingga persoalan pekerja dapat dilihat secara utuh dari hulu hingga hilir.

"Acara ini juga sebagai wadah solidaritas lintas sektor dalam memperjuangkan keadilan bagi pekerja perikanan," katanya.

Ia menyebut, Pemalang dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena merupakan salah satu basis utama pekerja migran sektor perikanan di Indonesia, dengan keberadaan puluhan perusahaan perekrut awak kapal perikanan serta tingginya kerentanan terhadap praktik kerja paksa, perdagangan orang, dan pelanggaran hak pekerja.  

Peserta jambore ini berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mereka juga berasal dari lintas sektor seperti AKP migran, nelayan lokal, dan pekerja pengolahan hasil laut.

"Ya pelibatan lintas sektor ini untuk melihat sektor perikanan sebagai satu rantai produksi yang saling terhubung sekaligus menghadapi persoalan struktural yang sama, termasuk kerentanan kerja, pelanggaran hak asasi manusia, migrasi paksa, serta dampak krisis iklim," bebernya.

Jambore ini menjadi ruang politik-edukatif dan konsolidasi lintas sektor yang melibatkan antara lain Serikat Perempuan Pekerja Perikanan Sulawesi Utara (SP3SU), Solidaritas Perempuan, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Berikutnya, Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Inti Solidaritas Buruh (ISB), Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), Destructive Fishing Watch (DFW), Jangkar Karat, Ocean Centre, International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), The Freedom Fund, serta dukungan Pemerintah lokal. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi (Disnakerperintrans) Kabupaten Pemalang, Umroni mengatakan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan komunitas pekerja dalam memperkuat perlindungan pekerja perikanan serta mendorong pembangunan daerah pesisir yang berkelanjutan dan inklusif.

“Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk meningkatkan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja, khususnya awak kapal perikanan migran, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pengawasan yang lebih responsif," tambahnya. (Iwn)