Warga Desak Pemekaran Brebes Selatan, Bupati Brebes Paramitha Janji Kawal Aspirasi

Ringkasan Berita:

• Pergerakan Komite Pejuang Pemekaran Brebes Selatan mendatangi Pendopo Brebes, pada Selasa (16/12/2025)

• Mereka ingin menyampaikan aspirasi terkait pemekaran Brebes selatan

• Merespon hal itu, Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya dalam menghormati dan mengawal aspirasi pemekaran Brebes Selatan

• Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma  janji siap mengawal seluruh proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TRIBUNBANYUMAS.COM, BREBES— Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya dalam menghormati dan mengawal aspirasi pemekaran Brebes Selatan.

Bupati Brebes menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan resmi bersama tokoh-tokoh masyarakat penggerak pemekaran. 

Pernyataan ini sekaligus meluruskan dinamika yang muncul setelah Pergerakan Komite Pejuang Pemekaran Brebes Selatan mendatangi Pendopo Brebes, pada Selasa (16/12/2025), berencana bertemu Bupati namun gagal karena Bupati sudah ada agenda yang terjadwal. 

Sebelum menemui Bupati di Pendopo pada Selasa sore, para pegiat pemekaran ini pada Selasa pagi menggeruduk kantor DPRD Jateng dan Pemprov Jateng. 

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma  menjelaskan bahwa pada saat itu ia tengah menjalankan agenda pemerintahan yang telah terjadwal, yakni meninjau langsung penyaluran bantuan dari Gubernur Jawa Tengah di Desa Cikeusal Kidul, Kecamatan Ketanggungan.

Baca juga: Impor Bawang Bombai Mini Rusak Harga Bawang Lokal, Petani Bawang Merah di Pantura Mulai Resah

“Agenda tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah dan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakhadiran atau penghindaran,” tegasnya, Rabu (17/12/2025). 

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan terbuka, Bupati Brebes menegaskan bahwa aspirasi pemekaran Brebes Selatan merupakan isu penting yang dihormati pemerintah daerah.

Ia menyampaikan bahwa Pemkab Brebes siap mengawal seluruh proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah Kabupaten Brebes menghormati seluruh aspirasi masyarakat, dengan pemahaman bahwa proses pemekaran saat ini berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Dengan penegasan ini, Bupati ingin memastikan bahwa perjuangan pemekaran Brebes Selatan tidak berjalan sendiri. 

"Pemerintah daerah tetap hadir sebagai fasilitator, penghubung, dan penjaga agar seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme resmi," tegasnya. 

Kehadiran Bupati dalam forum dialog bersama tokoh masyarakat Brebes Selatan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap aspirasi pemekaran.

Baca juga: Serapan Minim, 86 Desa di Wonosobo Gagal Cairkan Dana Desa tahap II

Sebaliknya, Pemkab Brebes menunjukkan sikap proaktif dengan membuka ruang komunikasi yang konstruktif.

Pertemuan ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat data, dan memastikan bahwa aspirasi pemekaran disampaikan secara tepat kepada pemerintah provinsi dan pusat.

Dengan penjelasan dan langkah-langkah yang diambil, Bupati Brebes menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan memastikan aspirasi masyarakat Brebes mendapatkan perhatian yang layak. (Pet)