Bupati Meradang Tuntut Keadilan! Blora Daerah Tambang Migas Tapi Terima Bagi Hasil Kecil

"Ketika kita bagi-bagi DBH ini, kok Blora, yang paling kecil ! Ketika disampaikan ke Menteri juga sempat ditanyakan, jangkauannya berapa? Mestinya harus dikatakan bahwa pembagian DBH saat ini tidak adil," jelasnya.

Menurut Arief ketika DBH dihitung dengan adil, semua kabupaten lain tidak akan protes. Seperti Lamongan, Jombang, Madiun, dan Ngawi. 

"Ketika diterapkan, hampir sudah dapat dua pasal, pasal provinsi penghasil sama pasal perbatasan. Sehingga, soal pembagiannya, dilihat mana yang paling terkena dampak."

"Sekarang ini kalau ada musibah di Blok Cepu, yang paling terkena dampak itu Blora, karena perbatasan paling dekat, nyebrang sungai aja sudah Blora," jelasnya.

Bupati Arief pembagian DBH harus berdasarkan rasa keadilan.

''Mestinya, pembagian DBH ada rasa keadilan. Selama ini Cepu, Blora hanya dapat nama doang, tetapi pembagiannya belum cukup. Orang taunya Cepu itu kaya, padahal itu nama saja. Tapi yang dapat paling besar adalah Bojonegoro," tegasnya.

Terlepas dari itu semua, menurutnya Blora tetap akan berjuang dan yang terpenting mohon dukungan dari Bappenas, pemerintah agar perhitungan DBH tidak hanya dibagi rata saja.

''Kita itu enggak enak. Jadi di daerah yang di sampingnya daerah kaya. Rakyat itu enggak tahu kalau daerah yang sampingnya orang kaya."

"Bagaimana tidak, sebagai daerah perbatasan, orang langsung nge-zoom-nya Bojonegoro. APBD Blora, itu dibanding dengan Silpanya Bojonegoro masih kalah.''

"Bertetangga dengan daerah kaya itu tidak enak lho. karena dibanding-bandingin. Bahkan untuk bangu jalan saja Blora harus ngutang. Untuk itu, Blora akan mengajukan Judicial Review, jika melakukan lobi-lobi tetap tidak berhasil," paparnya.(Iqs)