Sudaryono Jawab Kritik MBG: Pemerataan Gizi, Bukan Bantuan Ekonomi

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Menjawab kritik yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat sasaran karena turut menyasar siswa dari sekolah unggulan atau keluarga mampu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah memberikan penjelasan tegas.

Program ini dirancang untuk pemerataan gizi bagi semua anak, bukan sebagai bantuan yang berbasis status ekonomi.

Hak Gizi Sama

Baca juga: Gerindra Jateng Ungkap Ada Seribuan Kasus Dugaan Keracunan Makanan Gratis di Sekolah

Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono, menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memastikan seluruh anak sekolah mendapatkan hak gizi yang setara, terlepas dari latar belakang keluarganya.

“Tujuannya bukan sekadar kenyang atau enak, tapi gizi. Semua anak harus dapat hak yang sama,” ujarnya usai rapat konsolidasi di Semarang, Sabtu (4/10/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah telah melibatkan berbagai lembaga, mulai dari Kementerian Kesehatan hingga BPOM, untuk menjaga standar gizi dan keamanan pangan dalam program ini.

Boleh Menolak

Sudaryono memahami jika ada sebagian pihak yang merasa tidak memerlukan bantuan tersebut.

Ia mempersilakan wali murid atau sekolah yang mampu untuk menolak program MBG.

Hak tersebut nantinya bisa dialihkan kepada siswa lain yang dinilai lebih membutuhkan.

“Kalau ada wali murid atau sekolah yang menolak, tidak masalah. Hak itu bisa dialihkan ke siswa lain yang lebih membutuhkan,” jelasnya.

Awasi Tetap Ketat

Meski program ini bersifat universal, Sudaryono menegaskan pengawasan di lapangan harus tetap berjalan ketat.

Ia menyoroti adanya sekitar seribu kasus dugaan keracunan di Jawa Tengah sebagai bukti bahwa pelaksanaan harus dikawal secara serius, mulai dari hulu hingga hilir.

“Target kita zero defect, zero incident. Dapur-dapur sekolah harus dikawal, koordinasi harus berjalan dengan baik. Kita tidak mau ada kasus keracunan makanan terulang,” tegasnya.

Konsolidasi yang dihadiri Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ini juga menjadi momentum untuk memastikan seluruh program pusat, seperti Sekolah Rakyat hingga ketahanan pangan, berjalan tanpa masalah.