Berita Kudus

Serapan APBD Kudus Masih Rendah, Ketua DPRD Masan: Eksekusi Program Jangan Menunggu Akhir Tahun

Angka tersebut berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD).

Penulis: Saiful Masum | Editor: Rustam Aji
TRIBUN JATENG/SAIFUL MASUM
ILUSTRASI - Sejumlah pekerja sedang memperbaiki saluran drainase perkotaan Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2025. DPRD Kudus menyoroti realisasi APBD hingga pertengahan September yang masih minim di angka Rp 1,47 triliun atau 55,94 persen dari total pagu anggaran Rp 2,62 triliun, Sabtu (27/9/2025). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Ketua DPRD Kudus, Masan, menyoroti realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus hingga pertengahan September 2025, masih rendah.

Pasalnya, dari angggaran yang ada baru terserap Rp 1,47 triliun atau 55,94 persen dari total pagu anggaran Rp 2,62 triliun.

Menurutnya, angka tersebut berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD).

Capaian 55,94 persen dinilai oleh para wakil rakyat masih jauh dari kata ideal, mengingat sisa waktu tahun anggaran berjalan tinggal menyisakan tiga bulan lagi.

"Pelaksana anggaran di masing-masing OPD harus dikebut dengan menyesuaikan program-program yang telah direncanakan," pintanya, Sabtu (27/9/2025).

Masan menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini eksekutif tidak boleh berlarut-larut dalam suasana bahagia Hari Jadi Jadi ke-476..

"Tanggungjawab program layanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan masyarakat tidak boleh berhenti," tegasnya.

Baca juga: Persijap Jepara Dipermalukan Persik Kediri di Depan Pendukungnya, Kalah 0-2 di GBK

Karena itu, ia minta Bupati agar mendorong percepatan pembangunan di Kota Kretek.

"Kami atas nama penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kudus kawal terus pembangunan. Tentunya dengan adanya perubahan sistem pengadaan barang dan jasa, maka terus kami kawal supaya pelaksanaan pembangunan ini cepat dilaksanakan," terangnya.

Menurut Masan, APBD sudah disahkan jauh-jauh hari sebelum tahun anggaran berjalan.

"Seharusnya, pelaksanaan APBD sudah bisa dilaksanakan lebih awal, agar serapan anggaran bisa maksimal," ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengingatkan agar eksekusi atau pelaksanaan program-program jangan menunggu akhir tahun anggaran.

"Karena jika dilaksanakan mepet di tahun anggaran, berpotensi kejar-kejaran dengan waktu, dan dikhawatirkan hasilnya tidak optimal," jelasnya.

Ia menegaskan, jika APBD cepat dilaksanakan, dengan harapan perputaran ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat sampai lapisan paling bawah terus bergerak.

"Sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Mariyati Ketiban Berkah Proyek Tol Jogja-Bawen di Kabupaten Semarang, Warungnya Dekat Exit Tol Ramai

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved