Kecewa Partai Gerindra Batal Usulkan Pemecatan Sudewo, MPB Penuhi DPRD Pati dengan Spanduk Kritik

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Partai Gerindra Pati berbalik arah mempertahankan Bupati Sudewo sebagai kader.

Mereka juga tetap menugaskan anggota Fraksi Gerindra Irianto Budi Utomo dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati.

Padahal, dua hal itu menjadi tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) dalam aksi demo pada Jumat (19/9/2025).

Saat menemui pendemo, Partai Gerindra berjanji memenuhi.

Namun, hanya beberapa hari setelah janji disampaikan, mereka memutuskan hal sebaliknya.

Juru Bicara DPC Partai Gerindra Pati, Muhammad Ali Gufroni menjelaskan, keputusan ini diambil setelah mereka mengkaji AD/ART partai.

Baca juga: Gerindra Tolak Copot Anggotanya dari Pansus Hak Angket DPRD Pati, Bantah Berpihak ke Sudewo

Ditemukan, partai tidak bisa mengusulkan pemecatan Sudewo sebagai kader.

Begitu pun penggantian Irianto dari anggota Pansus Hak Angket pemakzulan bupati Sudewo tidak bisa dilakukan lantaran kinerja Irianto di pansus dinilai bagus.

Keputusan ini membuat MPB kecewa.

Mereka kemudian memasang sejumlah spanduk kekecewaan di gedung DPRD Pati, Rabu (24/9/2025).

Beberapa di antaranya bertuliskan "Gerindra Berkuasa, Rakyat Sengsara", "Gerindra Pengkhianat", dan "Gerindra Backing Pejabat".

Ada pula spanduk yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum Partai Gerindra.

Di antaranya, "Presiden Prabowo Pro Rakyat atau Bupati Korup?" dan "Pak Prabowo, jangan Korbankan Rakyat Pati dengan Membela Bupati Korup".

Koordinator MPB, Teguh Istiyanto mengatakan, Partai Gerindra seharusnya berpihak pada rakyat dan bukan melindungi kader bermasalah.

Apalagi, Sudewo juga terindikasi terlibat suap.

"Kalau ada kader diduga korupsi, lalu menjadi pimpinan daerah dan membuat keruwetan dengan kebijakannya, harusnya Pak Prabowo tegas, bukan malah membela," kata Teguh, Rabu.

"Sebagai kepala negara, Pak Prabowo bertanggung jawab untuk pemberantasan korupsi dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, memberikan kenyamanan dan keamanan untuk rakyat," kata dia.

Teguh juga menilai, keberadaan Irianto di Pansus Hak Angket DPRD Pati penuh konflik kepentingan.

Kader Partai Gerindra itu dituding masuk angin sehingga tak kritis mengungkap pelanggaran yang dilakukan Sudewo yang baru beberapa bulan menjadi bupati tetapi membela.

Apalagi, dalam Pilkada 2024 lalu, Irianto masuk tim sukses pemenangan Sudewo sebagai calon bupati.

"Dugaan kami, Pak Irianto masuk angin."

"Setelah kami cek, dia masuk dalam timses kampanye Pak Sudewo."

"Kami khawatir ada dualisme tanggung jawab dia sebagai Pansus. Kalau dia ada ikatan sebagai timses maka keterlibatannya di Pansus ini bisa dianggap manipulatif saja."

"Seharusnya, memilih salah satu, meninggalkan Sudewo atau meninggalkan Pansus," tegas dia.

Teguh menegaskan, Partai Gerindra sebaiknya mengikuti arus rakyat, bukannya membela kadernya yang berpotensi melindungi Sudewo.

Framing Negatif

Terpisah, Juru Bicara DPC Gerindra Pati Muhammad Ali Gufroni, menyayangkan pemasangan spanduk yang dinilai berisi framing negatif terhadap partainya.

Dia bahkan menduga, ada framing yang sengaja dibuat untuk menjadi panggung bagi ketua Pansus maupun anggota Pansus lain.

"Kami ini sudah jatuh tertimpa tangga. Diframing seperti itu padahal kenyataannya tidak," ucap dia.

Baca juga: 6 Tuntutan Massa Demo Pati Dikabulkan Ketua DPRD, Gerindra Siap Usulkan Pemecatan Sudewo ke DPP

Ali menyayangkan ada framing yang menyebut Gerindra mendukung kadernya yang korupsi dan nepotisme. 

Padahal, hal tersebut belum terbukti kebenarannya.

Data dari MPB terkait nepotisme yang diduga Sudewo di Pemkab Pati telah ditindaklanjuti di Pansus Hak Angket.

Sementara, soal pemecatan, Partai Gerindra hanya bisa mengusulkan jika kader yang dimaksud terjerat kasus hukum dengan status tersangka.

Saat ini, Sudewo masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang diselidiki KPK.

Soal Irianto, Ali mengatakan, partai tidak mendapati kinerja kadernya di pansus itu melemah.

Karenanya, Gerindra memberika mandat agar Irianto menjalankan tugas di Pansus sampai selesai, tidak ada pergantian.

Namun demikian, pihaknya tetap menghormati MPB.

Menurutnya, keberadaan MPB dapat mengawal pemerintahan agar kinerjanya bersih. 

Ali pun berkomitmen tetap membuka pintu komunikasi yang sehat dengan MPB. (*)