Berita Pati

Partai Gerindra Harus Bertanggung Jawab! AMPB Nilai Ulah Bupati Sudewo Rusak Citra Pati

Masyarakat Pati Bersatu menuntut Gerindra bertanggungjawab atas ulah Bupati Sudewo yang dinilai memperburuk citra Pati.

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/MAZKA HAUZAN NAUFAL
JALAN KAKI - Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu berjalan kaki dari alun-alun ke kantor pos setempat, Senin (25/8/2025) siang. Masyarakat Pati Bersatu bakal menggeruduk kantor DPC Partai Gerindra Pati menuntut pertanggungjawaban atas ulah Sudewo yang dinilai memperburuk citra Pati. 

Menurut Teguh, ada isu yang berembus bahwa PDIP akan mengganti Teguh Bandang Waluyo dari ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati.

"Saya menanyakan, hak dari partai untuk mengganti Pak Bandang itu apa. Kalau partai ikut dalam penentuan struktur dan seenaknya mengganti atas dasar keputusan partai, bagi kami sangat mengecewakan, berarti DPRD dikuasai partai," jelas dia.

Teguh khawatir, pengantian ketua Pansus akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja lembaga perwakilan rakyat.

"Kekhawatiran kami, ada suatu tujuan kenapa diganti. Mungkin ada pesanan, intrik, atau strategi tertentu," kata dia.

Teguh sendiri mengaku cukup puas dengan kinerja Bandang di Pansus, sejauh ini.

Dia juga membantah tuduhan bahwa AMPB diisi oleh "orang-orang" Bandang.

"Kalau ada isu yang mengatakan saya anak buah Pak Bandang, maaf, saya bukan anggota partai. Saya dari AMPB."

"Anggota partai mana pun, kalau memang dia benar, saya akan membela. Kalau memang salah, kami nyatakan salah."

"Kami ini netral, murni dari masyarakat," tegas dia.

Baca juga: Sebulan Dimutasi Tiga Kali, Dokter RSUD Soewondo Pati Ini Tak Tahu Alasan Bupati Sudewo Memindahnya

Mengenai peninjauan ulang rencana aksi demo 19 September, Teguh tidak menampik bahwa pihaknya memang punya kesepakatan dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar unjuk rasa lagi sebelum proses Pansus selesai.

"Namun, kami juga tidak boleh menghambat kalau ada kelompok masyarakat lain melakukan aksi demo karena demo dilindungi undang-undang."

"Bukan karena kami tanda tangan (kesepakatan dengan Polresta), lantas kami larang jika ada kelompok lain menyampaikan aspirasi. Saling menghormati saja. Siapa pun yang mau menyampaikan aspirasi, selama sesuai prosedur, diniati untuk perbaikan, bukan untuk anarkis, silakan,” kata dia.

Pansus Tambah Kompak

Sementara, Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengaku belum mendengar adanya isu pergantian Ketua Pansus

"Saya kok belum dengar ya. Masa ada isu seperti itu? Saya harap tidak ada, lah. Jangan. Nanti malah geger."

"Kami di Pansus tenang-tenang saja kok, malah tambah kompak," ujar dia. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved