DPRD Minta Pemprov Jateng Prioritaskan Pembangunan di Banyumas dan Cilacap

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah atau DPRD Jateng meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di wilayah selatan.

Hal ini menyusul masih tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah selatan Jateng, semisal Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan sekitarnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho menilai, meskipun program penanggulangan kemiskinan sudah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun akselerasi pembangunan di wilayah selatan perlu ditingkatkan.

Baca juga: DPRD Jateng M Saleh Janji Bebaskan Pendemo yang Ditangkap saat Aksi di Semarang

"Wilayah selatan (Banyumas dan Cilacap) ini, kemiskinan masih di atas angka 11 persen."

"Angka ini masih di atas rata-rata provinsi," kata Setya Arinugroho yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia melanjutkan, jika wilayah selatan tidak segera mendapat prioritas, maka kontribusi angka kemiskinan tetap akan tinggi terhadap Jawa Tengah secara keseluruhan.

DPRD menekankan pentingnya langkah strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, sanitasi, pendidikan, hingga kesehatan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 64,6 Persen Warga Puas Kinerja Gubernur Luthfi, tapi Kemiskinan Masih Jadi PR

Kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus diperkuat untuk memastikan program berjalan efektif.

"Kalau wilayah selatan ini bisa ditekan (angka kemiskinan), bisa saja, rata-rarta provinsi bisa turun signifikan, bahkan hingga 9 persen," ujarnya.

"Tapi ini tidak mudah, perlu konsistensi dan fokus," tambah Ketua DPD PKS Banyumas periode 2020-2025 ini.

Dengan dorongan ini, DPRD berharap Pemprov Jateng menempatkan wilayah selatan sebagai prioritas pembangunan, sehingga kesenjangan dengan daerah lain bisa semakin berkurang.

Langkah bersama lintas sektor ini diharapkan terus berlanjut, sehingga target menekan angka kemiskinan di wilayah selatan Jawa Tengah semakin realistis tercapai.

Kemiskinan Jadi PR

Tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap kinerja Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen tergolong tinggi setelah enam bulan pertama masa jabatan mereka.

Meskipun mendapat nilai positif di banyak sektor, pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan.

"Pekerjaan rumah tersebut adalah perihal penanganan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja."

"Hal itu juga menjadi pekerjaan rumah bagi provinsi lain di Indonesia," jelas Peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni.

Hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 1-5 Juli 2025 menunjukkan, sebanyak 64,6 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Ahmad Luthfi.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mencapai 59,7 persen.

Arita Nugraheni mengatakan, angka ini menjadi modal yang baik bagi pembangunan Jawa Tengah ke depannya.

Tingginya angka kepuasan ini memiliki makna bahwa masyarakat Jateng memberikan apresiasi terhadap kinerja duet gubernur dan wakil gubernur yang baru menjabat selama enam bulan.

"Jika dibaca, kita harus lihat bahwa Ahmad Luthfi dan Taj Yasin ini baru 6 bulan bekerja."

"Tingkat kepuasan di atas 60 persen, dan ini modal yang baik," ujar Arita, Rabu (20/8/2025).

Survei tersebut juga merinci 11 program kerja yang menjadi tolok ukur penilaian.

Kinerja yang mendapat kepuasan tertinggi dari masyarakat adalah program penyediaan air bersih, di mana 83,7 persen responden menyatakan puas atau sangat puas.

Urutan kedua adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, yang meraih tingkat kepuasan sebesar 83,4 persen.

Program lain yang juga dinilai baik oleh publik antara lain biaya pelayanan publik yang terjangkau, penanganan kemacetan, dan penyediaan transportasi umum. (*)

Baca juga: Semangat HUT Kemerdekaan ke 80 RI Jadi Pelecut Cilacap Turunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran