Sudaryono

Wamentan Sudaryono: Kini Era Pemerintahan Fokus Pada Pangan dan Pertanian

Wamentan Sudaryono mengungkap, proyek strategis negara seringkali lahir dari keberanian politik, bukan sekadar hitungan untung-rugi di atas kertas.

MEDIA SOSIAL SUDARYONO
KEHENDAK POLITIK PANGAN. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan pentingnya keputusan politik dalam menentukan arah kebijakan strategis negara, khususnya di sektor pangan, dalam sebuah forum pada Minggu (26/10/2025). Menurutnya, proyek-proyek besar seperti pembangunan pabrik pupuk seringkali lahir bukan dari pertimbangan bisnis murni, melainkan dari kemauan politik untuk mencapai tujuan nasional. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Di hadapan para pengambil kebijakan, sebuah pertanyaan fundamental seringkali muncul: haruskah sebuah proyek raksasa negara diputuskan berdasarkan hitungan untung-rugi semata, atau harus ada keberanian politik yang melampaui logika bisnis?

Pertanyaan inilah yang kini coba dijawab dengan lugas oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono.

Dalam sebuah rekaman video yang beredar, Sudaryono 'menyentil' cara pandang yang terlalu kaku pada hitung-hitungan korporasi atau Good Corporate Governance (GCG) saat dihadapkan pada kepentingan nasional yang lebih besar.

Baca juga: Terungkap! Sumber Dana Rp140 Triliun untuk MBG, Wamentan Sudaryono: Dari Efisiensi

Baginya, sejarah telah membuktikan bahwa gebrakan-gebrakan monumental seringkali lahir dari sebuah keputusan politik yang berani.

Keputusan Politik vs Hitungan Bisnis

Sebagai contoh, ia membawa para hadirin mundur ke tahun 1959, saat cikal bakal industri pupuk nasional dimulai.

Ia mempertanyakan, apakah pembangunan pabrik Pupuk Pusri yang pertama kali itu murni didasari oleh kelayakan bisnis?

"Apakah tahun 1959 membangun Pupuk Pusri itu diputuskan secara politik atau diputuskan secara GCG, mana yang benar?" tanyanya retoris.

"Secara politik. Kemauan dan kehendak politik," jawabnya sendiri dengan tegas.

Menurut Sudaryono, semua perangkat teknis seperti analisis kelayakan (GCG), skema pembiayaan (financing), dan lain sebagainya, hanyalah bantuan tempur. 

Perangkat itu berfungsi untuk mendukung sebuah keputusan politik yang telah diambil, bukan sebaliknya.

"Karena dia sifatnya adalah assisting atau membantu terhadap sebuah keputusan yang diambil. Maka keputusan yang diambil namanya adalah keputusan politik," jelasnya.

Logika yang sama, lanjutnya, berlaku pada banyak kebijakan hajat hidup orang banyak.

Mulai dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) cabai, penentuan harga gabah, hingga penyederhanaan Peraturan Presiden (Perpres) soal pupuk subsidi, semua adalah buah dari sebuah kehendak politik.

Era Prioritas Pangan

Sudaryono menegaskan bahwa di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, sektor pangan dan pertanian telah ditetapkan sebagai prioritas utama.

Ini adalah sebuah keputusan politik tertinggi yang menuntut perubahan cara kerja di seluruh lini.

Sumber: Tribun Banyumas
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved