Dipecat, 9 Perangkat Desa Klapagading Kulon Banyumas Melawan. Tunggu Hasil Laporan Dugaan Korupsi

Ringkasan Berita:

• Sembilan perangkat Desa Klapagading Kulon Banyumas melawan setelah dipecat dari jabatan oleh kades setempat.
• Mereka menunggu gelar perkara Polresta Banyumas atas laporan dugaan korupsi dana desa yang diduga dilakukan Kades Karsono.
• Mereka juga menunggu kajian dari Pemkab Banyumas atas sah dan tidaknya pemecatan itu.

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Sembilan perangkat Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melawan setelah dipecat tidak dengan hormat (PTDH) oleh kades setempat.

Mereka menyerang Kades Klapagading Kulon Karsono dengan dugaan penyalahgunaan dana desa.

Bahkan, mereka telah melaporkan dugaan korupsi itu ke Unit Tipikor Polresta Banyumas.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Perangkat Desa Klapagading Kulon Ananto Widagdo, Selasa (6/1/2026).

Baca juga: Kisruh Pemdes Klapagading Kulon Banyumas: Santunan Kematian Tak Cair, Peluang Dapat Bansos Hilang

Ananto mengatakan, laporan itu sempat memicu unjuk rasa ratusan warga pada akhir 2023.

Massa demo tersebut menuntut Karsono mundur dari jabatan kades.

"Kami, sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi, masih tetap fokus pada proses hukum di Tipikor Polresta Banyumas," kata Ananto.

Menurut Ananto, dalam waktu dekat, penyidik akan menggelar perkara setelah menerima berita acara hasil pemeriksaan dari Inspektorat Banyumas.

Dia berharap, gelar perkara itu memberi kepastian hukum terhadap status Karsono.

"Sebentar lagi Tipikor Polresta Banyumas menggelar perkara agar segera ada kepastian hukumnya, setelah berita acara dari Inspektorat Banyumas diserahkan kepada penyidik Polresta Banyumas," ujarnya.

Tunggu Arahan Pemkab Banyumas

Terkait pemecatan kliennya, Ananto menegaskan, pemecatan perangkat desa harus melalui mekanisme sesuai aturan perundang-undangan.

Saat ini, pihaknya masih menunggu arahan dan petunjuk dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Banyumas untuk menilai apakah pemecatan yang dilakukan kepala desa itu telah sesuai ketentuan atau justru sebaliknya.

"Sedangkan PTDH tentunya melewati mekanisme yang mengikuti aturan-aturan yang berlaku."

"Kami tetap mengikuti petunjuk dari bagian pemerintahan Kabupaten Banyumas, apakah sesuai aturan atau tidak atas keputusannya Pak Kades," kata dia.

Suasana Desa Memanas

Diberitakan sebelumnya, Kades Klapagading Kulon Karsono memecat sembilan perangkat desa termasuk kadus dan carik.

Namun, pemecatan ini tak membuat sembilan perangkat desa ini gentar.

Baca juga: Duduk Perkara Pemecatan 9 Perangkat Desa Klapagading Kulon Banyumas Versi Kades: Abaikan Tupoksi

Bahkan Senin (5/1/2026), mereka yang dipecat tetap ngantor di balai desa setempat.

Untuk mencegah terjadinya gesekan, aparat polisi dan TNI menjaga balai desa setempat.

Pemecatan ini dilakukan karena kades menilai, sembilan perangkat desa ini tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Konflik di internal pemerintah desa ini berimbas pada layanan publik.

Ketua RW 8 Radius II Ranjingan, Kuat Santoso mengatakan, warganya tak bisa mencairkan santunan kematian hingga dana perbaikan RTLH.

"Di RT saya, ada warga meninggal, harusnya dapat santunan Rp45 juta, kenyataannya tidak bisa," katanya, Selasa.

Ia juga menyebut, program perbaikan RTLH yang biasanya mencapai sekitar 100 unit per tahun terhenti total akibat konflik internal pemerintahan desa. (*)