Tegas! Bupati Banyumas akan Evaluasi Total Program MBG karena Banyak Muncul Masalah di Lapangan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO -  Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengaku geram dengan banyaknya persoalan di lapangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program MBG yang digelar bersama Cabang Dinas Pendidikan, Koordinator SPPG se-Banyumas, ahli gizi, dan sejumlah instansi lintas sektor, Senin (29/9/2025) di Pendopo Si Panji, Purwokerto. 

Sadewo menilai tidak adanya regulasi yang jelas membuat Dinkes tidak bisa masuk ke dapur SPPG untuk melakukan intervensi.

"Saya tidak mau tahu, minggu ini tugas dan tupoksi tim khusus harus sudah terbentuk.

Camat-camat harus jadi penanggung jawab MBG di kecamatan. 

Satgas yang ada sekarang pun bingung, belum jelas mau ngapain," tegas Bupati Sadewo.

Kepala Dinas Kesehatan Banyumas, dr. Dani Esti Novia, mengusulkan agar sertifikasi penjamah makanan menjadi syarat sebelum dapur MBG beroperasi. 

Ia menyoroti masalah seperti keracunan muncul karena banyak dapur belum memenuhi standar.

"Hal-hal yang terlihat sepele ternyata bisa jadi masalah besar. Misalnya waktu memasak yang terlalu lama sebelum makanan didistribusikan. Kalau masak jam 1 pagi, lalu distribusi jam 7, itu rentan risiko," tandasnya. 

Baca juga: BRISIK! Program MBG Berujung Petaka Bagi Siswa, Siapa Bertanggungjawab?

Ddalam rapat ini, juga terungkap ternyata Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumasmenghadapi sejumlah persoalan serius, mulai dari rebutan penerima manfaat antar dapur, minimnya tenaga bersertifikat, hingga terjadinya keracunan makanan.

Koordinator MBG Wilayah Banyumas, Luky Ayu, mengungkapkan saat ini ada 86 SPPG (Sentra Pemenuhan Pelayanan Gizi) di Banyumas, namun baru 64 yang sudah operasional. 

Adapun jumlah SPPG yang sudah memiliki SK Kepala SPPG sebanyak 88 unit.

Ia menyampaikan keluhan bahwa selama ini di Banyumas, SPPG justru berebut penerima manfaat.

"Setiap hari saya menerima laporan, dan ini terjadi di berbagai kecamatan contohnya Kembaran dan Kemranjen. 

Bahkan ada 2 SPPG yang tidak dapat kuota karena data belum sinkron," ujar Luky kepada Tribunbanyumas.com, Senin (29/9/2025). 

Ia menyampaikan satu SPPG harus memproduksi minimal 2.000 porsi, sehingga pembagian kuota secara rata kadang tidak menyelesaikan masalah.

Lebih lanjut, Banyumas menjadi kabupaten dengan jumlah penerima MBG terbanyak di Jawa Tengah, mencapai 344.632 anak jenjang SD, SMP, dan SMA. 

Selain itu, terdapat 7.672 ibu hamil, 32.000 ibu menyusui, dan 13.081 anak stunting sebagai target penerima manfaat MBG. 

Program ini juga ditopang oleh 62 ahli gizi, namun ternyata baru 10 SPPG yang dapat sertifikasi resmi penjamah makanan.

Sehingga pengawasan keamanan pangan menjadi tantangan tersendiri.

Baca juga: Mariyati Ketiban Berkah Proyek Tol Jogja-Bawen di Kabupaten Semarang, Warungnya Dekat Exit Tol Ramai

Saat ini, dua dapur SPPG di Banyumas tengah dihentikan operasionalnya, yaitu SPPG Karanglewas Kidul dan Sudagaran Banyumas, karena dianggap terjadinya keracunan makanan.

"Kami selalu mengupdate jumlah penerima pagi dan sore.

Peran Dinas Kesehatan dan Puskesmas sangat kami butuhkan pengawasan, dan dapur tidak akan menolak kunjungan dari instansi terkait," tambah Luky dalam paparannya. 

Namun demikian, Luky juga menyoroti adanya MoU antara yayasan dan sekolah yang dilakukan tanpa sepengetahuan koordinator MBG di Banyumas. 

Hal ini menurutnya sangat berbahaya dan berpotensi melanggar prosedur operasional.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya standar harga sewa kendaraan distribusi yang seragam. 

"Kami masih bingung soal harga sewa kendaraan.Kami minta bantuan pemda agar pembayarannya diseragamkan," jelasnya.

Dandim 0701 Banyumas, Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama, S.T., menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang ketat agar tidak terjadi lagi kasus keracunan massal.

"Kami mendapat instruksi dari Mabes untuk bersinergi dalam mencegah kejadian luar biasa akibat makanan. SOP harus benar-benar diterapkan," tegasnya.

Senada, Kapolresta Banyumas, Kombes Ari Wibowo, menyatakan telah mengambil langkah konkret dalam mengawal program MBG. 

Ia meminta agar data SPPG dikaji oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk melakukan Quality Control (QC), mulai dari peralatan dapur, bangunan, hingga kompetensi personel serta pengelolaan limbah.

Baca juga: Masyarakat Purbalingga Diimbau Waspada Terhadap Modus Penipuan Aktivasi IKD 

"Jangan sampai kejadian luar biasa terulang kembali. Pengawasan harus total dari hulu ke hilir,” kata Kapolresta.

Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie, meminta agar segera dibuat peta geospatial memetakan persebaran SPPG dan sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat.

Sementara itu, Prapto, salah satu peserta rapat, menyoroti jadwal masak yang terlalu dini dan munculnya dapur MBG secara mendadak.

"Dengan 19.000 siswa idelanya 7 dapur di Kecamatan Jatilawang itu sudah cukup, kenapa sekarang muncul jadi 10? 

Jangan sampai 'ujug-ujug' ada dapur baru yang tidak sesuai kebutuhan dan malah rebutan kuota," kritiknya.

Sebagai langkah ke depan, rapat tersebut juga menyepakati perlunya pelatihan bagi semua pengelola dapur MBG, peningkatan jumlah tenaga bersertifikat penjamah makanan, serta pembentukan struktur organisasi yang lebih solid, termasuk kantor perwakilan KPPG di daerah. (jti)