Kasus Dana Macet Rp2,7 Miliar BUMDesma Jatilawang Banyumas Masuk KPK, Diduga Libatkan Oknum DPRD

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus dana macet Rp2,7 miliar di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Jati Makmur, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 

Kasus yang semula dianggap persoalan internal itu kini menyeret oknum DPRD Banyumas dan pejabat daerah setempat.

Mantan Direktur Operasional BUMDesma Jatilawang, Venty Kristiani, telah dipanggil KPK di Jakarta pada Rabu (24/9/2025).

Kuasa hukum Venty, Djoko Susanto SH membenarkan pemanggilan kliennya itu.

"Benar, KPK sedang melakukan pengembangan kasus BUMDesma Jati Makmur Jatilawang." 

"Klien kami, Venti, hadir sejak kemarin (24/9/2025) dimintai keterangan," kata Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (25/9/2025). 

Menurut Djoko, Venty tidak sendirian. 

Ia didampingi sejumlah pihak dari Jakarta yang memberikan dukungan penuh agar perkara ini dituntaskan. 

"Alhamdulillah, KPK kini memberikan perhatian serius."

"Banyak pihak juga mendorong agar siapa pun yang menyalahgunakan dana ini segera diproses hukum," ujarnya.

Baca juga: Dicopot Mendadak, Direktur Operasional BUMDesma Jati Makmur Banyumas Siap Gugat ke PTUN

Djoko menegaskan, kliennya selama menjabat telah bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDesma. 

Namun, justru muncul tekanan dan intimidasi dari sejumlah pihak.

Bahkan, Djoko mengungkap adanya dugaan keterlibatan pejabat tinggi di Banyumas yang disebut-sebut menjanjikan akan menyelesaikan kemacetan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 10 desa wilayah Jatilawang.

Resmi Buat Laporan

Djoko menyebut, laporan resmi soal dana macet Rp2,7 miliar telah diterima KPK dengan nomor informasi: 2025-A-03628, bertanggal 24 September 2025. 

Laporan tersebut berisi dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret oknum DPRD Banyumas dan ketua kelompok SPP berinisial FA.