Sekolah Negeri di Banyumas Didorong Jadi Inklusi, Tak Boleh Tolak Anak Berkebutuhan Khusus

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang ramah bagi semua kalangan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).

Melalui berbagai kegiatan dan kebijakan inklusif, Pemkab Banyumas mendorong seluruh sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dindik) membuka ruang seluas-luasnya kepada siswa ABK. 

Salah satu bentuk konkret komitmen itu ditunjuukkan dalam kegiatan rutin yang digelar baru-baru ini, dengan melibatkan ratusan siswa inklusif dari berbagai jenjang pendidikan.

Kepala Dindik Banyumas Joko Wiyono menyampaikan, sekolah negeri tidak diperbolehkan menolak anak-anak berkebutuhan khusus selama calon peserta didik tersebut mendapat rekomendasi dari psikolog.

"Gebyar inklusi ini adalah kegiatan rutin yang melibatkan siswa-siswa berkebutuhan khusus."

"Mereka diberi ruang menampilkan potensi diri, baik dari aspek psikomotor seperti modeling, maupun kognitif seperti menggambar."

"Ada juga sesi talkshow yang mendukung semangat inklusif ini," jelas Joko, Senin (15/9/2025). 

Baca juga: Video Ananda Rizki Wijaya, Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Menginspirasi dalam OSMB UT Purwokerto

Ia menambahkan, anak-anak dengan kebutuhan khusus kategori berat tetap akan diarahkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Namun, bagi yang masih memungkinkan untuk didampingi di sekolah umum, akan tetap diterima melalui sistem inklusi.

SMPN 5 Purwokerto dan SD Negeri 5 Arcawinangun menjadi conton sekolah inklusi.

Kedua sekolah itu menyelenggaran pendidikan inklusif. 

Bahkan, di SDN Arcawinangun 5, 65 persen siswa mereka merupakan anak-anak berkebutuhan khusus.

"Guru-gurunya sama seperti di sekolah lain tetapi mereka telah dibekali pelatihan khusus untuk menangani anak-anak inklusif," kata Joko.

Tercatat, ada 367 siswa berkebutuhan khusus yang saat ini terdaftar SMP negeri di Banyumas. 

Jumlah di tingkat SD kemungkinan lebih besar, mengingat karakteristik pendidikan dasar yang lebih terbuka terhadap pendidikan inklusi.