Apa Itu Digitalisasi Bansos, Kabupaten Banyumas Jadi Pilot Project Nasional

Lintarti menekankan keberhasilan program digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga kolaborasi antar pemangku kepentingan.

"Oleh karena itu, melalui forum koordinasi dan sosialisasi ini, saya berharap dapat terbangun pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta langkah-langkah konkret yang terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan uji coba ini di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setia Budi, menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap agen perlinsos, khususnya dalam mendampingi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

"Pasti banyak penerima bansos yang tidak memiliki hp atau memiliki hp yang kurang kompatibel. 

Oleh karenanya, komitmen kepala daerah dan jajaran sangat dibutuhkan," tegasnya. 

Dalam implementasinya, IKD memiliki sejumlah manfaat utama dalam mendukung program perlindungan sosial. 

Baca juga: Temuan BPK, RSUD Banyumas Diminta Kembalikan Uang Negara Rp 12 Miliar

Pertama, IKD digunakan untuk memverifikasi calon penerima bansos (seperti PKH) dengan lebih akurat, memastikan bantuan diterima oleh yang berhak dan mengurangi risiko duplikasi identitas. 

Kedua, aktivasi IKD memungkinkan pemantauan penyaluran bansos secara transparan, aman, dan akuntabel. 

Ketiga, IKD didukung dengan teknologi face recognition (pengenalan wajah), yang mencegah pemalsuan data kependudukan dan penyalahgunaan identitas dalam penerimaan bantuan. 

Keempat, data pribadi yang tersimpan dalam IKD menjadi syarat administrasi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses atau mendaftar di Portal Perlindungan Sosial. 

Kelima, mempercepat proses administrasi dan verifikasi data penerima bantuan tanpa perlu membawa dokumen fisik. (jti)