Apa Itu Digitalisasi Bansos, Kabupaten Banyumas Jadi Pilot Project Nasional

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Kabupaten Banyumas resmi ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos). 

Namun di balik kesiapan tersebut, masih terdapat ribuan agen perlinsos yang belum mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mendorong transformasi penyaluran bansos dari sistem manual menuju sistem digital terpadu melalui aplikasi Perlinsos (Perlindungan Sosial). 

Sistem ini memanfaatkan data kependudukan dari Dukcapil serta verifikasi biometrik guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Dengan digitalisasi ini, seluruh proses mulai dari pendataan penerima, verifikasi hingga distribusi bansos dapat dipantau secara real time. 

Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menekan potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital tersebut. 

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama komite percepatan transformasi digital pemerintah dan OPD terkait, Jumat (17/4/2026) di ruang Joko Kaiman, Pendopo Si Panji, Purwokerto. 

"Pemerintah Kabupaten Banyumas tentunya sangat mendukung program digitalisasi ini, mengingat digitalisasi bantuan sosial ini juga selaras dengan program trilas yakni, peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan akuntabel," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis. 

Lintarti menjelaskan, sejumlah langkah awal telah dilakukan sebagai bentuk kesiapan. 

Di antaranya adalah koordinasi lintas perangkat daerah serta pendataan calon agen perlinsos yang melibatkan ASN, perangkat desa dan kelurahan, SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga ketua kelompok PKH.

Namun, hasil pemadanan data menunjukkan masih adanya kendala dalam aktivasi IKD.

"Dari hasil pemadanan data agen perlinsos, dengan data Identitas Kependudukan Digital (IKD), tercatat bahwa dari 3.740 agen, masih terdapat 1.389 yang belum aktivasi dan 66 (enam puluh enam) NIK tidak ditemukan. 

Pada saat ini dinas sosial terus berupaya meningkatkan jumlah aktivasi IKD tersebut," ungkapnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Banyumas telah menugaskan SDM PKH dan TKSK agar aktif menginformasikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) bansos PKH dan sembako supaya segera melakukan aktivasi IKD.