Pakar Hukum Pidana Unsoed Soroti Kasus Korupsi Bupati yang Berulang di Jateng

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Cilacap kembali menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung kasus korupsi.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa praktik korupsi kepala daerah masih terus terjadi, meski penindakan hukum sudah berulang kali dilakukan?

Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Hibnu Nugroho, menilai persoalan utama dalam kasus korupsi bukan semata lemahnya aturan, melainkan persoalan integritas pejabat.

"Kalau bicara korupsi, sebenarnya kita bicara soal integritas. 

Integritas itu ucapan, tindakan, dan hati itu selaras. 

Tapi dalam kasus-kasus seperti ini tampaknya tidak selaras," ujar Prof Hibnu.

Menurutnya, pola korupsi yang banyak terjadi pada kepala daerah saat ini umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam pengendalian proyek pemerintah.

Ia mencontohkan beberapa kasus yang sebelumnya terjadi di Jawa Tengah.

"Di Pekalongan itu terkait kewenangan mengendalikan proyek dan benturan kepentingan. 

Di Pati ada pemerasan untuk kenaikan jabatan, istilahnya 'wani piro'. 

Nah, di Cilacap ini indikasinya juga berkaitan dengan pengadaan proyek yang terkait penyalahgunaan wewenang," jelasnya.

Dalam konteks hukum, kata dia, tindakan tersebut berpotensi dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang, atau Pasal 5 tentang suap, tergantung konstruksi perkara yang dibangun oleh penyidik.

"Penyalahgunaan wewenang itu terjadi ketika seseorang karena jabatannya menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara," ujarnya.

Modus Proyek Dipangkas untuk Suap

Prof Hibnu menjelaskan, dalam banyak kasus pengadaan proyek, modus yang sering terjadi adalah manipulasi pelaksanaan proyek.