Pakar Hukum Pidana Unsoed Soroti Kasus Korupsi Bupati yang Berulang di Jateng

Misalnya, spesifikasi proyek seharusnya bernilai penuh sesuai kontrak, namun pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

"Misalnya speknya 10, tapi yang dilaksanakan hanya 6. 

Karena yang 4 digunakan untuk melakukan penyuapan kepada pejabat yang bersangkutan," katanya.

Menurutnya, praktik semacam ini akhirnya merugikan masyarakat karena kualitas pembangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya benturan kepentingan, seperti pejabat yang membuat perusahaan sendiri untuk mengendalikan proyek di wilayah pemerintahannya.

"Pejabat itu tidak boleh menjalankan bisnis yang berkaitan dengan proyek pemerintah yang ia kendalikan. 

Tapi dalam beberapa kasus justru itu yang terjadi," ungkapnya.

Siapa Aktor Utamanya?

Dalam kasus yang menjerat Bupati Cilacap, Prof Hibnu menilai hal penting yang perlu diungkap oleh penyidik adalah siapa aktor intelektual di balik praktik tersebut.

Menurutnya, perlu ditelusuri siapa yang pertama kali memiliki ide menjalankan praktik tersebut.

"Pertanyaannya, yang punya ide siapa? Bupati kah? Atau pihak swasta? Ini yang harus dikejar," katanya saat dihubungi Tribunbanyumas.com, Sabtu (14/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam beberapa kasus bisa saja kepala daerah yang mengendalikan pihak swasta, namun bisa juga pihak swasta yang terlebih dahulu menawarkan praktik tersebut.

"Jangan sampai kita langsung menyimpulkan semuanya berasal dari bupati. 

Bisa saja bupatinya punya agenda memainkan proyek dan swasta mengikuti. Tapi bisa juga sebaliknya," ujarnya.

Namun apabila melihat pola yang terjadi, menurutnya ada indikasi kepala daerah memiliki posisi dominan.