Pengurus Koperasi Merah Putih di Purbalingga Keluhkan Kesejahteraan, Belum Diperhatikan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — Belum adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pengurus atau pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), menjadi salah satu penyebab banyaknya koperasi di Purbalingga belum dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KDKMP Purbalingga Lor, Wahyu Budi, Kamis (6/11/2025). 

"Dari 239 desa dan kelurahan, koperasi yang benar-benar aktif mungkin kurang dari 10. Saya yakin, ini terjadi karena tidak adanya jaminan kesejahteraan bagi para pengurus," katanya.

Menurutnya, sejak ditetapkan sebagai pengurus sejak lima bulan lalu, ia dan tim seringkali harus bekerja dengan modal pribadi, baik untuk operasional ataupun perlengkapan kantor. 

"Nggak jarang kami juga modal sendiri, untuk perlengkapan kantor ataupun operasional. Tapi hingga saat ini belum ada regulasi atau treatment dari pemerintah terkait kesejahteraan pengurus atau pengawas,"

"Ini yang mungkin juga jadi alasan banyak pengurus atau pengawas yang masih jalan di tempat sampai sekarang," tambahnya. 

Wahyu menilai, pemerintah perlu memikirkan skema subsidi bagi pengurus koperasi agar mereka bisa bertahan di masa awal pembentukan. 

"Memang kita kerjanya tidak full satu hari atau satu bulan. Tapi sejak enam bulan yang lalu, kita sudah sering pelatihan, pertemuan, mengurus legalitas dan lain-lain yang menyita banyak waktu, kita curahkan semua untuk koperasi. Sehingga kita bertanya dan berharap, kira-kira kesejahteraan pengurus mau diambil dari mana ?," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah dapat memberikan stimulan berupa gaji ataupun bansos bagi pengurus. 

"Entah berapa besarannya, tapi setidaknya untuk penyemangat bagi kami. Misalnya bansos atau bantuan uang sebulan sekali sampai pada saatnya koperasi kami sudah bisa menghasilkan keuntungan untuk menghidupi pengurus dan pengawas," harapnya. 

Baca juga: Bupati Sudewo Upayakan Pencairan Insentif Puso untuk Ribuan Petani Pati

Wahyu menambahkan, koperasi di kelurahan juga berbeda dengan di desa.

Menurutnya di desa terdapat BUMDES yang bisa diambil sepersekian dana nya untuk pra operasional koperasi, sementara di kelurahan tidak memiliki BUMDES ataupun Dana Desa. 

"Sehingga tak jarang kita gotong royong pakai uang sendiri untuk kebutuhan. Jadi pemerintah saya rasa harus melihat kesitu," katanya.

Menurutnya, jika kesejahteraan pengurus diperhatikan maka kinerja pengurus pun akan lebih maksimal. 

"Kalau pengurus sejahtera, kinerja pasti maksimal. Pemerintah juga diuntungkan karena koperasi bisa cepat tumbuh dan bantu ekonomi warga," pungkasnya.