DPRD Banyumas Kerjanya Apa? Warga Bisa Cek di Medsos Mereka

Mekanisme pengawasan atas penggunaan anggaran dan program yang dijalankan oleh anggota DPRD tak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga eksternal. 

DPRD memiliki mekanisme audit internal lembaga, sementara dari sisi eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD).

Tak hanya itu, peran serta masyarakat, media massa, dan LSM sangat penting dalam menjaga akuntabilitas wakil rakyat. 

Masyarakat dapat menggunakan jalur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) meminta data atau melayangkan aduan jika menemukan ketidaksesuaian.

Forum-forum diskusi publik, forum anggaran, hingga mekanisme pelaporan publik menjadi ruang partisipasi yang kini lebih terbuka.

Dalam beberapa kasus, aduan masyarakat telah menjadi pintu masuk pemeriksaan oleh lembaga pengawas.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, wacana mengenai pengembangan sistem penggajian elektronik serta penyederhanaan prosedur administrasi terus mengemuka. 

Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, DPRD Banyumas tampaknya menyadari keterbukaan bukan hanya tuntutan, tapi bagian dari kepercayaan publik yang harus dirawat. (jti)