Upaya ini juga akan didukung dengan mendorong pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK).

Tujuannya adalah mempersiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten dan siap bersaing.

Terkait kekhawatiran dampak lingkungan dari pengembangan industri, Bupati Syamsul menjamin bahwa aspek kelestarian akan tetap menjadi prioritas.

Menurutnya, pengembangan industri akan selalu beriringan dengan perizinan lingkungan hidup yang ketat.

Perizinan lingkungan hidup merupakan salah satu persyaratan dasar.

Selain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan izin bangunan gedung.

“Dalam proses penerbitan perizinan berusaha sektor industri, prosesnya sudah diproses sepenuhnya melalui sistem Online Single Submission (OSS),” katanya.

“OSS yang terintegrasi dengan izin lainnya termasuk persetujuan Lingkungan,” imbuh Bupati Syamsul.

Hal ini menunjukkan komitmen pada pembangunan yang berkelanjutan.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai contoh, Bupati menyinggung penurunan drastis PAD dari sektor pariwisata.

Pada tahun 2018, sektor ini menyumbang Rp 2,75 miliar.

Namun anjlok menjadi hanya Rp 422,8 juta pada tahun 2019.

Penurunan ini disebabkan oleh pengakhiran Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan tiga objek wisata utama dengan TNI AD (Kodam IV/Diponegoro).

Pengakhiran PKS menyusul temuan BPK RI bahwa PKS tersebut tidak sesuai peraturan perundang-undangan.