TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Memimpin kabupaten dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak kedua di Jawa Tengah membawa konsekuensi dan tantangan yang tidak ringan.

Hal ini diakui secara terbuka oleh Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

Pengakuan tersebut disampaikan saat menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Baca juga: Urus KTP Dipersulit di Jeruklegi Cilacap: Alat Rusak, Dioper-oper, hingga Dijutekin Petugas

Tanggapan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Cilacap Tahun 2024–2044.

Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (4/6/2025) hari ini.

Bupati Syamsul tak menampik adanya "PR berat" yang harus dihadapi.

Mulai dari isu lingkungan hidup hingga tingginya angka pengangguran terbuka, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Masalah utamanya ialah permasalahan lingkungan hidup, tingkat pengangguran terbuka, pendapatan daerah dan kemitraan,” ujar Syamsul, dikutip Tribun Banyumas dari website Pemkab Cilacap.

Ia mengidentifikasi berbagai persoalan fundamental yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Cilacap.

Salah satu sorotan utama adalah angka pengangguran terbuka di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan data tahun 2024 mencapai 7,83 persen.

Menanggapi hal ini, Bupati Syamsul sependapat dengan saran DPRD.

Solusi konkretnya adalah pengembangan sektor-sektor ekonomi yang bersifat padat karya.

"Pemerintah Kabupaten Cilacap harus mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang bersifat padat karya untuk menciptakan lapangan kerja," tegasnya.

"Sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal seperti di bidang industri, pertanian, kehutanan dan perikanan," lanjut Bupati Syamsul.