TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Upaya mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendapat keringanan membayar uang pengganti dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan, kandas.

Permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) dan terigistrasi dalam Nomor Perkara 1081 K/PID.SUS/2025, yang diterima Kepaniteraan MA pada 28 Oktober 2024, dinyatakan ditolak. 

"Amar putusan: Tolak Perbaikan," bunyi putusan sebagaimana dikutip dari situs resmi MA, Jumat (28/2/2025). 

Baca juga: Vonis Eks Mentan SYL Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara, Ekstra 5 Tahun Jika Tak Bayar Uang Pengganti

Dalam amar putusannya itu, majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yohanes dengan anggota majelis 1 Hakim Agung Arizon Megajaya dan anggota majelis 2 Hakim Agung Noor Edi Yono menyatakan menolak kasasi SYL dengan perbaikan menyangkut redaksi pembebanan uang pengganti. 

Majelis kasasi menyatakan, menghukum SYL membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 (Rp44,2 miliar) dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS). 

"Dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk Negara, subsidair 5 tahun penjara," bunyi putusan tersebut. 

Putusan ini memperkuat putusan pengadilan banding tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, PT DKI Jakarta menghukum SYL hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp44.269.777.204 (Rp 44,2 miliar) serta 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

Hukuman majelis banding itu lebih berat dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menghukum SYL 10 tahun penjara, denda Rp300 juta subsidair 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp14.147.144.786 serta 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

Sikap SYL dan KPK

Dikutip dari Kompas.com, kuasa hukum SYL, Arman Haris mengatakan, pihaknya belum menerima salinan atas putusan kasasi itu.

"Terkait putusan kasasi tersebut, kami belum terima salinan putusannya," kata Arman, Jumat (28/2/2025). 

Pihaknya pun belum bisa memastikan apakah akan menempuh upaya luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) lantaran akan mempelajari lebih dulu setelah menerima salinan putusan.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang diajukan SYL dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. 

Baca juga: Dua Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Soal Dugaan Pelanggaran Etik, Lagi-lagi Terkait SYL

KPK juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi, sehingga penanganan perkara ini dapat dilakukan secara efektif. 

"KPK menyampaikan apresiasi atas amar putusan majelis hakim pada kasasi dengan terdakwa SYL mantan Menteri Pertanian, dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025). 

Tessa mengatakan, dengan putusan tersebut, perkara tersebut inkracht atau berkekuatan hukum tetap sehingga SYL dapat menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. 

"Kecuali, ada upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali/PK)," ujarnya. 

Tessa mengatakan, selain pemberian efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti juga menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery. 

Ia mengatakan, dalam modus perkara SYL, pemerasan dalam jabatan juga menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi yang dilakukan KPK pada area manajemen ASN. 

"Selanjutnya, KPK berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar tindak pidana korupsi seperti ini tidak terulang kembali," ucap dia. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MA Tolak Kasasi Eks Mentan SYL, KPK Harap Beri Efek Jera".