Baca tanpa iklan
"Kemenpan RB bakal aktif melakukan pendampingan," tuturnya.
Beridirinya MPP merupakan bagian dari hasil pemerintah mendengar, menyerap aspirasi masyarakat untuk memberikan pelayanan tercepat bagi warganya.
Untuk itu, Menpan RB berharap adanya integritas Pemkab Kendal bersama jajaran lainnya.
Seperti Kapolres, Dandim, DPRD, hingga tokoh masyarakat agar membantu kinerja pemerintah dalam menggerakkan dan mengkoordinir masyarakat.
"Mari bersatu untuk mempercepat pembangunan daerah."
"Semua nanti pelayanan akan satu atap, berproses."
"Harus ada layanan pengaduan untuk memaksimalkan perizinan di Kendal."
"Dan harus ada keberanian masyarakat untuk lapor," tegasnya.
Dengan adanya mal pelayanan publik, masyarakat Kendal kini bisa mengurus berbagai keperluan perizinan satu pintu dan satu atap.
Misal pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), kepengurusan pajak, imigrasi, dan berbagai pelayanan lainnya dengan cepat.
Rencananya, Menpan RB bisa merealisasikan semua daerah bisa memiliki mal pelayanan publik sebelum 2024.
Kini sudah ada 42 wilayah yang sudah berdiri MPP.
Beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Salatiga, Pati, Batang, dan Purbalingga.
Dengan harapan, fasilitas baru ini bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik untuk mempercepat proses kebutuhan yang ada.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kendal, Anang Widiasmoro menjelaskan, MPP ini sudah diujicobakan sejak 21 Mei 2021.