Baca tanpa iklan
"Ada juga intervensi dari pihak tertentu, sehingga ada orang yang tidak berhak lalu masuk data atau sebaliknya," ujarnya.
Wakil rakyat dari Dapil Jateng 1 (Semarang, Kendal, Salatiga, Kota Semarang) ini meminta pemerintah di tatanan paling bawah.
Yakni di desa atau kelurahan harus tepat untuk memasukkan warga penerima bantuan dalam DTKS.
Jika di lini paling bawah, ada kekeliruan memasukan data, postingnya hingga tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat terjadi kesalahan dan akan terus terjadi.
Hal itu lantaran, ujung tombak penataan data ada di tingkat desa.
"Input awal ada di kelurahan dan desa."
"Jika ada salah, akan salah terus menerus," imbuhnya.
Sementara, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya akan ikut mendampingi dalam perbaikan DTKS yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kemensos ingin meng-update validasi data DTKS."
"Ini awal langkah yang bagus, kami dukung, dan kami bisa," ucapnya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (15/2/2021).
Menurutnya, DTKS sangat penting lantaran penyaluran bantuan terkait masalah sosial didasarkan data tersebut.
Seperti diketahui, data penerima bansos juga pernah disorot KPK.
Lembaga antirasuah ini menemukan 16,7 juta penerima bansos tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), namun ada dalam DTKS. (Mamduh Adi)
Baca juga: Hati-hati, Jalan Kendal-Temanggung via Pageruyung Ambles. Kendaraan Harus Bergantian
Baca juga: Sehari Bisa Capai 48 Kali Gempa Vulkanik di Gunung Sindoro Temanggung, PVMBG: Kondisi Masih Normal
Baca juga: Hampir Rampung, Pembangunan Jalan Kebumen-Wadaslintang Wonosobo, Sempat Putus Karena Longsor
Baca juga: Warga Wonosobo Ini Kepergok Jual Kubis Hasil Curian, Beraksi di Kebun Desa Gembol Banjarnegara