Baca tanpa iklan
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Penambahan kasus harian Covid-19 di Jawa Tengah tercatat tertinggi di Indonesia, Minggu (29/11/2020).
Data Kementerian Kesehatan, penambahan kasus di Jawa Tengah sebanyak 2.036 orang.
DKI Jakarta berada di posisi kedua, sebanyak 1.431 kasus, dan Jawa Timur di urutan ketiga dengan 412 kasus baru.
Lalu, Sumatera Barat pada urutan keempat dengan tambahan 273 kasus, dan Jawa Barat pada urutan kelima dengan 228 kasus baru.
Secara kumulatif, DKI Jakarta masih menjadi provinsi tertinggi yang memiliki kasus Covid-19, yakni 135.762 kasus.
Baca juga: Puluhan Siswa SMP di Jepara Positif Covid-19, Masih Dicari Sumber Penularan
Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkab Sragen Kewalahan Sediakan Tempat Karantina Pasien
Baca juga: 25 Nakes RSUD Temanggung Sempat Terpapar Covid-19, 3 Orang Masih Diisolasi
Baca juga: Tertular dari Staf Pribadi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Positif Covid-19. Begini Kondisinya
Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan 61.483 kasus dan Jawa Tengah dengan 54.997 kasus.
Sementara, berdasarkan situs corona.jatengprov.go.id, terdapat 54.758 kasus positif Covid-19 di Jawa Tengah hingga 29 November.
Sehingga, terdapat selisih angka sebanyak 233 kasus terkonfirmasi Covid-19 antara pemerintah pusat dan Pemprov Jateng pada 29 November 2020.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, masyarakat bisa mengakses data kasus Covid-19 di Jawa Tengah lewat situs https://corona.jatengprov.go.id/.
"Karena kawan-kawan selalu melakukan update data maka Pemprov secara terbuka menyampaikan kepada publik melalui situs resmi itu," jelas Ganjar saat dikonfirmasi Minggu (29/11/2020).
Meski terdapat perbedaan jumlah kasus positif antara Pemprov Jateng dan pemerintah pusat, Ganjar mengatakan, timnya terus berupaya menyinkronkan data.
"Bagian data Dinkes selalu komunikasi dengan pengelola data di Kemenkes dan Satgas agar rilis data tidak berbeda terlalu banyak," ujarnya.
Sebelumnya, Ganjar mengungkapkan, terdapat data baru yang belum dimasukkan sehingga akan ada perbedaan data dengan pemerintah pusat. Perbedaan itu diprediksi mencapai 3.000 kasus.
Namun, beberapa data tersebut sudah masuk proses verifikasi dan validasi di pemerintah pusat.
"Beberapa sudah dirilis. Masih ada 1.700-an yang masih proses," ucapnya.