Profil Immanuel Ebenezer: Aktivis 98, Relawan Jokowi, Kini Wamenaker Prabowo Kena OTT KPK

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik setelah ia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (21/8/2025).

Penangkapan ini menjadikannya sebagai pejabat setingkat menteri pertama di era kabinet Prabowo-Gibran yang terjerat kasus korupsi.

Di balik peristiwa ini, sosok yang akrab disapa Noel tersebut memiliki jejak perjalanan politik yang panjang dan dinamis, dari seorang aktivis jalanan hingga menjadi orang dalam lingkaran kekuasaan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Wamenaker Immanuel Ebenezer Ditangkap KPK, Jadi Kabinet Prabowo Kena OTT Pertama

Aktivis '98 dan Pendukung Garis Keras Jokowi 

Immanuel Ebenezer pertama kali dikenal publik sebagai salah satu aktivis pro-demokrasi dalam gerakan mahasiswa tahun 1998 yang turut andil dalam menumbangkan rezim Orde Baru.

Namanya semakin melambung saat ia tampil sebagai salah satu pendukung paling vokal Presiden Joko Widodo.

Ia mendirikan dan memimpin kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan), yang dikenal militan dan kerap pasang badan untuk membela kebijakan-kebijakan Jokowi.

Manuver Politik: Dari Ganjar Pranowo ke Prabowo 

Jelang akhir masa jabatan Jokowi, Noel dan kelompoknya sempat membentuk Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) untuk mendukung pencalonan Ganjar sebagai presiden.

Namun, dalam sebuah manuver yang mengejutkan, Noel kemudian membubarkan GP Mania dan secara terbuka mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.

Langkah politiknya ini terbukti berhasil.

Berakhir di Puncak Karier dan Keterpurukan 

Atas dukungannya, Noel dianugerahi posisi strategis sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam "Kabinet Merah Putih" yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, kariernya di puncak kekuasaan tampaknya tidak berlangsung lama.

Pada hari Kamis (21/8/2025), perjalanannya sebagai pejabat negara terhenti oleh operasi senyap KPK.

Hingga kini, pihak KPK masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum dan detail kasus yang menjeratnya.