Hukuman Tak Penuh, Mantan Ketua DPR Setyo Novanto Kasus E KTP Bebas Bersyarat Sehari Sebelum HUT RI

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto atau Setnov resmi menghirup udara bebas setelah mendapat program bebas bersyarat, Sabtu (16/8/2025).

Setnov yang seharusnya menjalani hukuman 12,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektroni (e-KTP), hanya melewati delapan tahun di dalam penjara.

Setya Novanto masuk penjara mulai November 2017.

Kabag Humas dan Protokol di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rika Aprianti mengatakan, Setyo Novanto bebas seusai mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB) dari Kementerian Imigrasi. 

"Iya, betul (bebas), sejak 16 Agustus," kata Rika Aprianti dikutip dari Kompas.com, Minggu (17/8/2025). 

Baca juga: Mantan Ketua KPK Bongkar Kemarahan Presiden Jokowi Soal Kasus Korupsi E-KTP Setnov: Ingin Dihentikan

Menurut Rika, usulan Setya Novanto bebas dari hukuman pada Program Pembebasan Bersyarat disetujui Sidang TPP Ditjenpas pada 10 Agustus 2025.

Setnov kemudian direkomendasikan mendapatkan persetujuan lanjutan dari pimpinan. 

Tak hanya Setnov, Rika mengatakan, persetujuan rekomendasi itu diberikan bersama 1.000 usulan lain program Integrasi warga binaan seluruh Indonesia lain. 

Rika mengatakan, Setya Novanto telah memenuhi syarat mendapat program pembebasan bersyarat.

Di antaranya, telah menjalani 2/3 masa hukuman serta berkelakukan baik.

"Dengan pertimbangan, telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No 22 Tahun 2022 telah memenuhi persyaratan, berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan risiko," ujarnya. 

Setya Novanto dikabarkan telah membayar uang denda Rp500.000.000, dibuktikan dengan surat keterangan LUNAS dari KPK No.B/5238/Eks.01.08/26/08 2025 tanggal 14 Agustus 2025, juga uang pengganti Rp43.738.291.585 dari sisa Rp5.313.998.118 (subsider 2 bulan 15 hari). 

"Ini sudah diselesaikan berdasarkan ketetapan dari KPK," ujarnya. 

Kini, kata Rika, Setyo Novanto tak lagi berstatus sebagai narapidana tetapi klien Bapas.

"Sejak tanggal 16 Agustus 2025 maka status Setya Novanto berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung, mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandung sampai tanggal 1 April 2029," ucap dia. 

Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, Setya Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat setelah dilakukan penilaian dari tim untuk menghitung masa hukumannya. 

"Pembebasan bersyarat." 

"Berdasarkan hasil asesmen dari tim dan penghitungan menjalani masa hukuman dipotong remisi-remisi yang diterima selama menjalani di Lapas, adanya putusan PK yang memutuskan pengurangan masa hukuman yang bersangkutan, termasuk yang bersangkutan berdasarkan perhitungan telah membayar denda subsider," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Minggu. 

Hukuman Lebih Ringan

Setyo Novanto mendapatkan hukuman 12,5 tahun penjara dari Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan.

Setyo Novanto yang awalnya dihukum 15 tahun penjara mendapat korting 3 tahun penjara.

"Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara selama 12 tahun dan 6 (enam) bulan," demikian keterangan dari putusan nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 yang dikutip dari laman resmi MA, Rabu (2/7/2025). 

Baca juga: Aktivis NCW Yakin Agus Rahardjo Tak Bohong Soal Upaya Jokowi Hentikan Penanganan Kasus Korupsi E-KTP

Selain vonis penjara 12,5 tahun penjara, Setnov juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang penggannti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.

Majelis hakim juga mencabut hak politik Novanto selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Setya Novanto Bebas Bersyarat Sejak 16 Agustus 2025".