Demo Ricuh di Pati
Pascakericuhan Pati, Gubernur Luthfi Turun Tangan
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebut proses pemakzulan Bupati Pati kini menjadi kewenangan DPRD.
Penulis: rahdyan trijoko pamungkas | Editor: Daniel Ari Purnomo
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turun tangan dengan menggelar rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas situasi terkini di Kabupaten Pati, pascakericuhan demo dan proses pemakzulan Bupati Sudewo.
Dalam rapat yang digelar di ruang kerjanya, Kamis (14/8/2025), Gubernur Luthfi memastikan telah mengerahkan tim dari provinsi untuk menjaga kondusivitas dan kelancaran pelayanan publik di Pati.
"Saya sebagai Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Kapolda, Pangdam, dan seluruh Forkopimda yang telah memberikan asistensi ke wilayah Pati. Begitu juga kepada masyarakat Pati, kami sampaikan terima kasih," ujar Luthfi.
Baca juga: Polda Jateng Tangkap 22 Peserta Aksi Demo Pati yang Diduga Anarkis
Tunggu Proses di DPRD
Terkait proses pemakzulan Bupati Pati, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat telah diwadahi dan kini menjadi kewenangan penuh DPRD Kabupaten Pati.
Menurutnya, saat ini proses pembahasan sedang berjalan dan hasilnya diperkirakan akan diketahui dalam waktu 60 hari.
"Kita tunggu dari DPRD-nya, ini kan kewenangan di DPRD, bukan di Pemprov," jelasnya.
Pastikan Pelayanan Publik Tak Terganggu
Sembari menunggu proses politik berjalan, Luthfi memastikan pemerintah provinsi tidak tinggal diam.
Sejumlah tim telah dikerahkan untuk memantau perkembangan dan memastikan roda pemerintahan serta ekonomi di Pati tetap berjalan normal.
"Dari Biro Otonomi Daerah (Otda), Biro Ekonomi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, hingga Biro Kesra sudah turun untuk koordinasi agar semua kondusif," ujarnya.
"Dinas Kesehatan juga telah diterjunkan agar layanan kesehatan berjalan baik," tambah Luthfi.
Pelajaran bagi Kepala Daerah Lain
Gubernur Luthfi menegaskan, peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pati harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah.
Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan merespons aspirasi masyarakat untuk mencegah terjadinya gejolak serupa di daerah lain.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.