Berita Jateng

Program Wali Kota Surakarta Respati Banyak Ditolak DPRD, Termasuk Bantuan Modal Kopdes Merah Putih

Respati pun menyebutkan sejumlah program kerja yang ditolak oleh DPRD Solo antara lain Rumah Siap Kerja dan bantuan modal Koperasi Merah Putih.

Woro Seto
WALI KOTA SOLO- Wali Kota Solo, Respati Ardi saat menghadiri Rapat Paripurna RPJMD di DPRD Solo, Rabu (9/7/2025). Dalam pengesahan RPJMD tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi menyebut banyak renca program kerja yang ditolak DPRD Solo. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SOLO- Wali Kota Surakarta, Respati Ardi kecewa lantaran banyak program kerja yang ia rencakana ditolak di rapat Paripurna DPRD Solo, Rabu (9/7/2025).

Rapat Paripurna itu dihadiri Wakil Walikota Surakarta, Astrid Widayani, empat pimpinan DPRD Solo, anggota DPRD Solo, serta pejabat eksekutif. 

Respati mengaku banyak rencana program kerjanya yang ditolak.

Hal tersebut diketahuinya saat Draft Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan.

“Banyak yang dipotong, program-program saya banyak yang tidak disetujui oleh DPRD," ujar Respati.

Respati pun menyebutkan sejumlah program kerja yang ditolak oleh DPRD Solo antara lain Rumah Siap Kerja dan bantuan modal Koperasi Merah Putih.

Padahal rencananya, Respati akan memberikan modal Rp 15 juta untuk tiap kelurahan agar koperasi merah putih bisa berjalan di Kota Surakarta.

"Yang bantuan Rp 15 juta per koperasi itu ditolak, tapi saya belum dapat laporannya secara detail dari BPKAD yang ikut sidang paripurna di sana kan kemarin pak Sekda dan BPKAD," katanya.

Respati menyebut program yang ia rencanakan bersama Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani ditolak oleh beberapa fraksi.

Meski demikian, Respati menegaskan dirinya masih akan mengupayakan visi misi tersebut terealisasi kedepannya.

Singgung Jokowi


Wali Kota Surakarta, Respati Ardi sempat menyinggung nama Presiden RI ke 7 Joko Widodo di rapat paripurna DPRD Kota Surakarta, yang digelar Rabu, (09/07) kemarin. 

Respati mengutarakan bahwa inspirasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solo tahun 2025-2029 adalah Jokowi.

"Inspirasi RPJMD saya adalah salah satu warga Solo yaitu bapak Hj. Joko Widodo. Tetapi uniknya ada satu fraksi yang tidak mengawal banggar RPJMD," ungkap Respati dengan nada kesal. 

Meski demikian, dirinya kemudian berdoa  agar pembahasan yang dilakukan di Kantor DPRD Solo tersebut tetap mendapatkan berkah dari Tuhan. 

"Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian terima kasih," ujarnya. 

Sebelumnya, Respati menyayangkan lantaran ada fraksi yang tidak mengawal RPJMD.

Saat dikonfirmasi, Respati tidak menyebutkan fraksi mana yang dimaksud yang tidak mengawal banggar RPJMD. 


"Enggak tahu, nanti cek sajalah absennya.  Aku ya ra ngerti kok," ujarnya singkat. 


Respati sendiri merasa bingung dan menyayangkan kenapa sampai ada fraksi yang tidak mengawal banggar RPJMD tersebut.

"Aku ya bingung, kan jelas ada mekanismenya. Iya sangat menyayangkan. Beliau-beliau di DPRD mengawal RPJMD sudah beberapa kali hearing, beberapa kali kunker bahkan. Tapi ketika pembahasan Banggar enggak ada yang datang," keluhnya. 

Adanya fraksi di DPRD Solo yang tidak mengawal pembahasan Raperda RPJMD, menurut Respati, membuat pembahasan juga tidak dapat optimal. 


"Iya, pasti, pasti [tidak optimal]," pungkasnya


Sementara itu dilain pihak, anggota Fraksi PSI, yang juga Wakil Ketua DPRD Solo, Muhammad Bilal saat dikonfirmasi merasa kebingungan. Karena antara Banggar dan RPJMD adalah forum yang terpisah. Beda halnya seperti yang diutarakan Respati dalam forum rapat paripurna sebelumya. 

"Aku yo ora mudeng (saya juga ga paham). Banggar dan RPJMD itu kan forum yang terpisah. RPJMD itu kan ada di Pansus. Banggar itu kan juga alat kelengkapan non komisi tersendiri begitu," ungkapnya dihubungi, Kamis, (10/07/2025). 

Meski demikian, Bilal tak membantah memang anggota dewan dari Fraksi PSI tak hadir dalam forum banggar. 

"Kalau pas forum Banggar itu iya berhalangan. Saya enggak tahu ya siapa saja yang enggak hadir. Tapi saya rasa juga enggak lengkap juga. Maksudnya bukan hanya dari PSI saja yang berhalangan hadir. Cuman ketika nyinggung soal absensi, ya jelas itu PSI kan enggak ada absensinya. Karena memang kita berhalangan, kita memang enggak hadir. Kebetulan kita mau ada hajat juga (Konggres PSI)," terang Bilal. 

Bilal menjelaskan ketidak hadiran anggota dewan fraksi PSI itu terjadi pada Senin, (07/07/2025) lalu. Saat pembahasan PPAS. 

"Inikan masalahnya mungkin komunikasi ya. Cuma karena hari inikan kita masih persiapan kongres H-10. Inikan sudah mendekati bangetlah dengan pengerahan masa yang sebegitunya banyak. Kemudian ini konggres pertama yang diadakan PSI dan kebetulan ya di Solo.  Kita sebagai panitia lokal harusnya memahamilah," pungkasnya. (waw)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved