Ironi Bansos di Banyumas: Lansia Didepak, Oknum Pegawai Kelurahan Diduga Menikmati

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Keadilan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyumas kembali dipertanyakan.

Sebuah suara keprihatinan dari warga RT 03 RW 09, Kelurahan Arcawinangun, Purwokerto Timur, pada Sabtu (21/6/2025), menyorot sebuah ironi yang menyakitkan: saat lansia yang renta disingkirkan, bantuan justru diduga dinikmati oleh mereka yang tak berhak.

Laporan warga tersebut menguliti dugaan carut-marut dalam proses pemutakhiran data penerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Baca juga: Lagi Hamil & Tak Punya Rumah, Bantuan PKH Disetop, Warga Banyumas: yang Punya Sawah Malah Dapat

Logika seolah terbalik, di mana warga lanjut usia yang sudah tidak produktif dan tak lagi bisa mencari nafkah, namanya justru terlempar dari daftar penerima.

"Di tempat kami, banyak manula yang sudah tidak bisa bekerja malah dicoret dari daftar bantuan," ungkap pelapor.

Kondisi ini terasa semakin janggal ketika dibandingkan dengan fakta di lapangan.

Menurutnya, ada penerima lain yang usianya jauh lebih muda, masih produktif, dan dinilai lebih mampu secara ekonomi, namun anehnya nama mereka tetap aman dalam daftar penerima bantuan.

Puncak dari kejanggalan ini adalah sebuah tudingan serius yang dialamatkan kepada aparatur pemerintah tingkat bawah.

Pelapor menyebut ada indikasi kuat salah satu penerima bantuan justru merupakan seorang pegawai kelurahan setempat.

"Termasuk ada pegawai kelurahan yang mendapat bantuan," tegasnya.

Temuan ini sontak menimbulkan keraguan besar terhadap integritas dan akurasi proses verifikasi data yang selama ini dijalankan.

Atas dasar serangkaian kejanggalan tersebut, warga memohon dengan sangat agar pihak berwenang segera melakukan peninjauan kembali dan audit menyeluruh terhadap data penerima di wilayah mereka.

Harapannya, bantuan dapat kembali ke tujuan mulianya, yakni menopang hidup mereka yang paling membutuhkan.

Bansos Ibu Hamil Dicoret

Keluhan serupa dilaporkan seorang ibu hamil. 

Di saat perutnya semakin membesar, seorang ibu hamil di Kabupaten Banyumas justru harus menelan pil pahit.

Namanya tiba-tiba dicoret dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial yang selama ini menjadi salah satu penopang hidup keluarganya.

Melalui sebuah aduan publik pada Rabu (18/6/2025), ia menyuarakan protesnya yang berlandaskan rasa keadilan.

Kekecewaannya memuncak saat ia membandingkan nasibnya dengan para penerima bantuan lain di lingkungannya yang ia nilai jauh lebih sejahtera.

"Berbanding terbalik dengan yang lain, rumahnya bagus-bagus, emas pada pakai, punya tanah, punya sawah, tapi mereka masih menerima," tulisnya dalam aduan tersebut.

Ia pun memaparkan kondisinya yang menurutnya sangat layak dibantu.

Saat ini, ia tidak hanya sedang mengandung, tetapi juga masih menanggung dua anak kecil yang membutuhkan biaya sekolah dan bahkan belum memiliki rumah sendiri.

"Padahal saya lagi hamil dan mempunyai dua anak lagi, rumah saja saya belum punya, anak masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya buat sekolah," ratapnya.

Penghentian bantuan yang tiba-tiba ini menimbulkan pertanyaan besar tentang akurasi data dan proses verifikasi penerima bansos di lapangan.

Merasa diperlakukan tidak adil, sang ibu memberanikan diri untuk bersuara dan memohon perhatian dari pemerintah daerah.

"Apakah adil...????? Mohon bantuannya pemerintah Banyumas," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, keluhan yang menyentuh rasa keadilan publik ini tercatat belum mendapatkan tanggapan resmi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas.