Alarm Sapphire Mansion: DPRD Imanda Desak Pemkab Banyumas Perketat Pengawasan Properti

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Mencuatnya polemik Perumahan Sapphire Mansion dianggap sebagai "alarm" atau peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas.

Anggota DPRD Banyumas, Rachmat Imanda, mendesak agar Pemkab segera melakukan evaluasi dan memperketat sistem pengawasan serta pengendalian terhadap pembangunan perumahan di wilayahnya.

Menurut Imanda, kasus ini mengekspos adanya celah dalam pengawasan.

Baca juga: Jangan Terkecoh Promosi! Imanda Ingatkan Calon Pembeli Properti di Banyumas Kasus Sapphire Mansion

Fakta bahwa sebuah proyek bisa berubah dari perumahan subsidi menjadi perumahan elit dan melakukan pemasaran tanpa IMB resmi menunjukkan perlunya tindakan yang lebih preventif dan tegas dari pemerintah daerah.

"Permasalahan Perumahan Sapphire Mansion harus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan,” tegas politisi dari Fraksi Gerindra tersebut, Sabtu (14/6/2025).

Imanda secara spesifik menantang Pemkab untuk lebih "berani" dalam penegakan aturan.

"Pemerintah kabupaten harus berani memberikan teguran dan pelarangan terhadap aktivitas marketing para pengembang jika ditemukan belum memenuhi syarat perizinan. Jangan biarkan warga menjadi korban," serunya.

Sebagai solusi jangka panjang, ia juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara Pemkab Banyumas dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama dalam setiap proses pemecahan bidang tanah untuk pengembangan perumahan.

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan semua tahapan pengembangan sesuai regulasi sejak awal dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Kasus Sapphire Mansion kini menjadi momentum bagi DPRD untuk mendorong reformasi dalam tata kelola perizinan dan pengawasan properti di Banyumas.