570 Warga Mendala Brebes Kini Tinggal di Huntara, 3 Dusun Tak Layak Ditinggali akibat Tanah Gerak

Menurut Wibowo, lokasi hunian tetap yang diusulkan seluas 1,6 hektare telah melalui kajian geologis dan dinyatakan aman. 

"Proses pembelian tanah dan pembangunan huntap akan dikelola langsung oleh warga melalui kelompok masyarakat (pokmas), dengan bantuan langsung masuk ke rekening mereka," jelasnya.

Baca juga: Tanah Gerak di Mendala Brebes Dipicu Faktor Geologi, Dinas ESDM Jateng Sarankan Relokasi Warga

Namun, ia mengakui bahwa proses ini tidak bisa cepat.

"Kalau merujuk pengalaman daerah lain, prosesnya bisa memakan waktu paling cepat satu tahun," katanya.

BPBD Brebes juga terus menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah dan pihak swasta untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tanah gerak tetap terpenuhi. 

Wibowo mengimbau masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan, khususnya di kawasan hulu dan pegunungan. 

"Mari kita jaga alam. Hutan yang gundul harus jadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Pemprov Jateng Dukung Relokasi

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang telah meninjau lokasi pengungsian di Gunung Poh, Sirampog, beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya pertimbangan geologis dalam proses relokasi.

"Saya ingin agar segera dicarikan tempat yang representatif. Harus cepat, dan dikaji secara geologis. Jangan sampai kita memindahkan penduduk, tapi jalurnya nanti mbledug meneh (bergerak lagi). Harus benar-benar aman untuk tempat tinggal," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan kepada korban tanah gerak, Pemprov Jateng telah menggelontorkan bantuan sebesar Rp2,01 miliar untuk mendukung proses rekonstruksi, termasuk perbaikan rumah dan fasilitas ibadah.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan psikososial dalam relokasi. 

"Yang paling penting bukan hanya memindahkan fisik warga, tapi juga mentalnya. Harus yakin dan siap tinggal di tempat baru, bukan kembali ke lokasi lama yang berisiko," ujarnya.

Luthfi berharap, seluruh proses dapat berjalan cepat dan tepat, demi keselamatan dan kenyamanan warga kotban tanah gerak. 

"Kita tidak boleh main-main dalam urusan ini. Nyawa dan masa depan warga jadi prioritas," imbuhnya. (fba/bud)