570 Warga Mendala Brebes Kini Tinggal di Huntara, 3 Dusun Tak Layak Ditinggali akibat Tanah Gerak

TRIBUNBANYUMAS.COM, BREBES – Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan tiga dusun di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tak layak huni akibat tanah gerak.

Sebanyak 135 rumah di tiga wilayah ini rusak dan memaksa 570 jiwa mengungsi.

Tiga dusun tersebut meliputi Dusun Krajan, Babakan, dan Cupang Bungur.

Total luas area terdampak mencapai 90 hektare, terdiri dari 80 hektare lahan persawahan dan 10 hektare permukiman.

Sementara, 135 rumah rusak terdiri dari 120 rumah rusak berat dan 15 lainnya rusak sedang.

Selain tak layak huni, Badan Geologi Kementerian ESDM juga menyatakan, lahan pertanian terdampak tidak bisa dimanfaatkab karena masih berpotensi bergerak.

Baca juga: Tanah Gerak di Mendala Brebes Meluas: 112 Rumah Rusak, 383 Warga Tinggal di Tenda Pengungsian

Plt Kalaksa BPBD Brebes, Wibowo Budi Santoso menjelaskan, bencana tanah gerak di wilayahnya berlangsung bertahap.

"Hari pertama amblas sekitar 30 sentimeter, lalu dalam seminggu berikutnya pergerakan tanah mencapai lebih dari 10 meter," ujarnya, Jumat (30/5/2025).

Disiapkan Huntara dan Huntap

Saat ini, para korban tanah gerak telah dipindahkan ke Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun Pemkab Brebes.

Mereka mulai menempati huntara sejak 21 Mei 2025, setelah satu bulan sebelumnya tinggal di posko pengungsian. 

Ada 130 unit huntara berukuran 3x6 meter yang disediakan.

Huntara dibangun menggunakan baja ringan dan dinding gazebo, dengan biaya Rp1,3 miliar dari total anggaran penanganan sebesar Rp1,6 miliar yang bersumber dari APBD Brebes.

"Untuk logistik di Huntara masih cukup untuk satu bulan ke depan. Bantuan jaminan hidup dari Kemensos juga diberikan, Rp10 ribu per jiwa per hari selama 90 hari,” tambah Wibowo.

Karena kondisi wilayah sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali, Pemkab Brebes mengajukan pembangunan 130 unit Hunian Tetap (Huntap). 

Proposal diajukan ke BPBD Jawa Tengah untuk penyediaan tanah senilai Rp15 juta per unit, dan ke BNPB melalui Dana Siap Pakai (DSP) untuk pembangunan fisik huntap sebesar Rp60 juta per unit.

Menurut Wibowo, lokasi hunian tetap yang diusulkan seluas 1,6 hektare telah melalui kajian geologis dan dinyatakan aman. 

"Proses pembelian tanah dan pembangunan huntap akan dikelola langsung oleh warga melalui kelompok masyarakat (pokmas), dengan bantuan langsung masuk ke rekening mereka," jelasnya.

Baca juga: Tanah Gerak di Mendala Brebes Dipicu Faktor Geologi, Dinas ESDM Jateng Sarankan Relokasi Warga

Namun, ia mengakui bahwa proses ini tidak bisa cepat.

"Kalau merujuk pengalaman daerah lain, prosesnya bisa memakan waktu paling cepat satu tahun," katanya.

BPBD Brebes juga terus menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah dan pihak swasta untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tanah gerak tetap terpenuhi. 

Wibowo mengimbau masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan, khususnya di kawasan hulu dan pegunungan. 

"Mari kita jaga alam. Hutan yang gundul harus jadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Pemprov Jateng Dukung Relokasi

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang telah meninjau lokasi pengungsian di Gunung Poh, Sirampog, beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya pertimbangan geologis dalam proses relokasi.

"Saya ingin agar segera dicarikan tempat yang representatif. Harus cepat, dan dikaji secara geologis. Jangan sampai kita memindahkan penduduk, tapi jalurnya nanti mbledug meneh (bergerak lagi). Harus benar-benar aman untuk tempat tinggal," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan kepada korban tanah gerak, Pemprov Jateng telah menggelontorkan bantuan sebesar Rp2,01 miliar untuk mendukung proses rekonstruksi, termasuk perbaikan rumah dan fasilitas ibadah.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan psikososial dalam relokasi. 

"Yang paling penting bukan hanya memindahkan fisik warga, tapi juga mentalnya. Harus yakin dan siap tinggal di tempat baru, bukan kembali ke lokasi lama yang berisiko," ujarnya.

Luthfi berharap, seluruh proses dapat berjalan cepat dan tepat, demi keselamatan dan kenyamanan warga kotban tanah gerak. 

"Kita tidak boleh main-main dalam urusan ini. Nyawa dan masa depan warga jadi prioritas," imbuhnya. (fba/bud)