570 Warga Mendala Brebes Kini Tinggal di Huntara, 3 Dusun Tak Layak Ditinggali akibat Tanah Gerak

TRIBUNBANYUMAS.COM, BREBES – Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan tiga dusun di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tak layak huni akibat tanah gerak.

Sebanyak 135 rumah di tiga wilayah ini rusak dan memaksa 570 jiwa mengungsi.

Tiga dusun tersebut meliputi Dusun Krajan, Babakan, dan Cupang Bungur.

Total luas area terdampak mencapai 90 hektare, terdiri dari 80 hektare lahan persawahan dan 10 hektare permukiman.

Sementara, 135 rumah rusak terdiri dari 120 rumah rusak berat dan 15 lainnya rusak sedang.

Selain tak layak huni, Badan Geologi Kementerian ESDM juga menyatakan, lahan pertanian terdampak tidak bisa dimanfaatkab karena masih berpotensi bergerak.

Baca juga: Tanah Gerak di Mendala Brebes Meluas: 112 Rumah Rusak, 383 Warga Tinggal di Tenda Pengungsian

Plt Kalaksa BPBD Brebes, Wibowo Budi Santoso menjelaskan, bencana tanah gerak di wilayahnya berlangsung bertahap.

"Hari pertama amblas sekitar 30 sentimeter, lalu dalam seminggu berikutnya pergerakan tanah mencapai lebih dari 10 meter," ujarnya, Jumat (30/5/2025).

Disiapkan Huntara dan Huntap

Saat ini, para korban tanah gerak telah dipindahkan ke Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun Pemkab Brebes.

Mereka mulai menempati huntara sejak 21 Mei 2025, setelah satu bulan sebelumnya tinggal di posko pengungsian. 

Ada 130 unit huntara berukuran 3x6 meter yang disediakan.

Huntara dibangun menggunakan baja ringan dan dinding gazebo, dengan biaya Rp1,3 miliar dari total anggaran penanganan sebesar Rp1,6 miliar yang bersumber dari APBD Brebes.

"Untuk logistik di Huntara masih cukup untuk satu bulan ke depan. Bantuan jaminan hidup dari Kemensos juga diberikan, Rp10 ribu per jiwa per hari selama 90 hari,” tambah Wibowo.

Karena kondisi wilayah sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali, Pemkab Brebes mengajukan pembangunan 130 unit Hunian Tetap (Huntap). 

Proposal diajukan ke BPBD Jawa Tengah untuk penyediaan tanah senilai Rp15 juta per unit, dan ke BNPB melalui Dana Siap Pakai (DSP) untuk pembangunan fisik huntap sebesar Rp60 juta per unit.