Wacana Pembentukan Provinsi Pansela, Wakil Ketua DPRD Jateng dari Banyumas Minta Ada Kajian Ilmiah

Dengan regulasi baru, 60 persen dari pajak tersebut kembali ke daerah dan 40 persen ke provinsi.

"Penting adanya sinkronisasi program antara daerah, provinsi, dan pemerintah pusat," katanya. 

Baca juga: Jateng Terkonsentrasi di Semarang, Provinsi Baru Jasela Bisa Jadi Daerah Khusus Penyangga Pangan

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak hanya terletak pada wilayah tapi juga harmonisasi kebijakan dari berbagai level pemerintahan. 

Semua kepala daerah mempunyai visi-misi masing-masing yang harus diwujudkan, begitu pula dengan gubernur dan presiden.

"Sehingga, harus ada benang merah yang menghubungkan semua program-program tersebut," kata dia.

Ia berpandangan, tantangan terbesar sekarang adalah sinkronisasi program, baik bottom up maupun top down. 

Sebagai provinsi yang diproyeksikan sebagai penyangga pangan, kata Setya Ari, harus dikaji pula persoalan terkait pupuk hingga minimnya SDM karena semakin langka anak-anak muda yang mau turun ke sawah. 

Sikap apriori petani terhadap keberlangsungan lahan, menjadi celah tersendiri yang bisa digarap pihak lain.

"Lima tahun bukanlah waktu yang panjang, semua kabupaten kota mempunyai problem masing-masing, provinsi juga mempunyai problem sendiri," katanya. 

Terkait pandangannya ini, Setya Ari menegaskan tak antipemekaran. 

Hanya saja, dia meminta, wacana pembentukan Provinsi Jasela harus berbasis pertimbangan ilmiah. 

"Sehingga perlu duduk bersama  mendiskusikan, supaya menghasilkan langkah-langkah yang solutif," ujarnya. (*)