Wakil Mensos: Bansos Warga Jateng Banyak Salah Sasaran, Padahal Capai Rp18,5 Triliun

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jobo Priyono mengungkapkan bahwa total bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat untuk Provinsi Jateng mencapai Rp18,5 triliun. 

Angka ini terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp11 triliun, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp7,5 triliun.

Agus menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat tidak akan mengganggu pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk PKH dan BPNT.

Baca juga: Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Capai 90 Persen, Mensos Targetkan Rampung sebelum Ramadan

Bahkan, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan bahwa jika diperlukan tambahan bantuan, maka alokasi anggaran akan disesuaikan.

Selain memastikan kelancaran bantuan sosial, Agus juga menyatakan rencana untuk melakukan uji lapangan terkait penerima bantuan sosial di Jateng. 

Hal ini dilakukan karena ditemukan banyak data yang kurang tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di provinsi tersebut.

"Banyak penerima bantuan yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru belum mendapat bantuan yang layak," ungkap Agus saat ditemui Tribun di Kantor Dinas Sosial Jateng, Senin (24/2/2025).

Baca juga: Mensos Gus Ipul di Banyumas : Akui Ada Bansos tak Tepat Sasaran

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan instruksi khusus agar kemiskinan ekstrem di Indonesia, khususnya di Jateng, dapat diselesaikan paling lambat pada 2026.

Di Jateng, program pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pendekatan berbasis desa. 

Agus menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk mempercepat realisasi program tersebut.

Meski bantuan dari Kemensos untuk Jateng sangat besar, Agus mengakui bahwa belum ada perubahan yang signifikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam penurunan angka kemiskinan di provinsi ini.

"Oleh karena itu, kami mencoba melakukan asesmen ulang dan menemukan bahwa masih ada 923 desa di Jateng yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem."

"Kami akan berupaya melakukan pengentasan kemiskinan secara bertahap," imbuhnya. (*)

Baca juga: Siap-siap Pemprov Jateng Gelontor Dua Jenis Bansos Tahun Ini