Ovi Sukatani Band Dipecat dari Guru di SD Banjarnegara?

LBH Semarang saat ini juga tengah mengusut  perbedaan kronologi kejadian intervensi band Sukatani antara versi korban dengan versi Polda Jateng.
Publik sejauh ini hanya mendengar versi polisi yang mengaku tak melakukan intervensi.

Arief menyakini ada beberapa kejadian janggal  yang menimpa grup band Sukatani hingga akhirnya mereka meminta maaf dan menarik karya.

"Sukatani meminta maaf tidak serta-merta atau sukarela dilakukan Sukatani, pasti ada proses intervensi. Untuk memastikannya, kami tengah berkomitmen dengan Sukatani sebagai langkah untuk  menyusun kronologi versi mereka," bebernya.

Pemeriksaan Propam Hanya Formalitas

Arief juga menanggapi soal adanya pemeriksaan empat anggota Direktorat Siber Polda Jateng oleh Propam Polda Jateng.

Pemeriksaan itu, kata dia, hanya pemanis saja setelah band tersebut malah mendapat dukungan publik.

"Polda Jateng sekarang berusaha bersolek diri dengan menyuruh kembali Sukatani menaikkan lagu bayar bayar bayar, lalu polisi yang mengintervensi diperiksa propam, langkah itu hanya formalitas dan pemanis saja," tuturnya.

Jika Polda Serius,  Arief menantang Polda Jateng untuk menyidangkan etik empat anggota polisi yang melakukan dugaan intervensi pada band Sukatani.

Selanjutnya berani memproses pula atasan yang memerintahkan mereka menemui Sukatani. Bila terbukti ada pelanggaran maka segera disanksi .

"Kalau Polda bertanggungjawab  seharusnya meminta maaf secara terbuka. Disampaikan saja ada kesalahan produser," ujarnya.

Bagi Arief, kasus Sukatani tak lain seperti kasus penembakan polisi terhadap pelajar Semarang Gamma Rizkynata Oktavandy (GRO).

Kesamaan antar dua  kasus ini, polisi sama-sama berusaha membelokkan fakta yang sebenarnya.

"Polisi enggan mengakui adanya Intervensi."

"Mereka ngaku hanya klarifikasi. Kalau klarifikasi saja tak mungkin band itu akan meminta maaf hingga mencabut karya lagunya di semua platform," ujarnya.

Menurut Arief, Mabes Polri perlu terjun langsung ke Jawa Tengah untuk mengevaluasi Polda Jateng.

Sebab, Polda Jateng dalam beberapa bulan terakhir selalu melakukan kesalahan sehingga merugikan publik.