Bahlil Akhirnya Izinkan Pengecer Jual Gas 3 Kg Lagi Setelah Ada Korban Meninggal saat Antre Gas

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Sengkarut penertiban penjualan gas elpiji 3 kilogram akhirnya membuka mata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untukn mengumumkan pengecer gas 3 kilogram (kg) di seluruh Indonesia diperbolehkan untuk berjualan kembali. 

Adalah Yonih, wanita 62 tahun asal Pamulang, Tangerang Selatan, yang jadi korban.

Ia mengembuskan napas terakhirnya setelah menempuh perjuangan panjang untuk mendapatkan gas elpiji pada Senin (3/2/2025).

Melihat rakyatnya sengsara cari gas, Presiden Prabowo Subianto meminta Bahlil menyelesaikan terhadap kesulitan masyarakat dalam mendapatkan gas 3 kg.

Bagaimana tidak, hampir di seluruh penjuru negeri tersiksa dengan antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan tabung gas berisi 3 kg yang mendadak langka itu.

Baca juga: Buntut Pemerasan, Aiptu Kusno dan Aipda Roy Legowo Ditahan Bersama Aipda Robig Penembak Pelajar

Dengan kebijakan baru ini, status warung pengecer akan bertransformasi menjadi subpangkalan, sehingga mereka dapat menjual gas 3 kg kembali.

"Jadi mulai hari ini pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif (jual elpiji 3 kg) dengan nama subpangkalan," ujar Bahlil saat meninjau pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (4/2/2025).

Bakal fasilitasi teknologi Untuk memastikan gas 3 kg dapat disalurkan dengan tepat sasaran, masyarakat yang membeli gas diwajibkan untuk menunjukkan KTP.

Pemerintah berencana untuk memfasilitasi para subpangkalan dengan teknologi yang dapat mendukung efisiensi dalam proses pembelian gas subsidi.

Nantinya, kata Bahlil, Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apa pun.

"Bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka menjadi UMKM," jelas Bahlil.

Dengan adanya teknologi ini, pemerintah berharap dapat memantau penyaluran gas 3 kg secara efektif kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Ngeri, Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi Bogor, Delapan Orang Tewas

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Bahlil, saat ini terdapat sekitar 370.000 supplier elpiji 3 kg di seluruh Indonesia.

Semuanya akan diangkat menjadi subpangkalan elpiji 3 kg.

Menurut Bahlil, tidak ada pengecer yang perlu melakukan proses pendaftaran secara manual karena status mereka sudah otomatis diubah oleh pemerintah.

"Andai kalau ada yang tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, harus dikasih sanksi, jangan harga dibuat semau-maunya," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Tak boleh lebih dari Rp 19.000 per tabung

Bahlil menegaskan, harga gas 3 kg yang seharusnya diterima masyarakat adalah maksimal Rp 19.000 per tabung.

"Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp 5.000. Artinya satu tabung harusnya cuma Rp 15.000 karena subsidi negara per tabung itu Rp 36.000," ungkap Bahlil saat berada di Palmerah.

Sayangnya, di lapangan, ada warung yang menjual gas 3 kg hingga Rp 25.000.

Baca juga: Siswi SMP Terjatuh Dari Lantai Dua Saat Pelajaran Gamelan, Jendela tanpa Pengaman

"Itulah kemudian kenapa kami membuat aturan ini. Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal Rp 19.000. Itu sudah paling mahal," ucapnya.

Dengan maraknya warung yang menjual gas dengan harga tinggi, pemerintah khawatir rencana untuk membuat subsidi gas tepat sasaran dapat terganggu.

Oleh karena itu, peningkatan status warung eceran menjadi subpangkalan gas diharapkan dapat memudahkan proses monitoring dan menjaga kestabilan harga gas di pasaran.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menyatakan tata kelola penyaluran gas elpiji 3 kilogram (kg) masih tetap berjalan.

Hal ini dia ungkapkan untuk merespons adanya kebijakan pemerintah yang awalnya sempat melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg namun kembali diperbolehkan.

“Perlu kami tegaskan bahwa kebijakan tidak berubah, kebijakan mengenai tata kelola penyaluran subsidi gas elpiji ini tetap dilakukan dan berjalan. Namun proses pelaksanaannya itu yang perlu diperhatikan karena pemerintah melihat betul apa yang terjadi di masyarakat dan memang betul ada yang harus diperbaiki,” ujarnya dalam Obrolan Newsroom yang disiarkan Kompas.com lewat YouTubenya, Selasa, (4/2/2025).

Lebih lanjut Prita menyebutkan berdasarkan data yang dia himpun dari KPK potensi kebocoran subsidi gas elpiji yang tidak tepat sasaran bisa mencapai Rp 50 triliun.

Baca juga: TNI Rekrut Hacker dan Ahli Sipil Jadi Tentara Siber, Panglima TNI: Sudah Mulai Beroperasi

Sehingga dengan begitu, dia menekankan, diperlukan tata kelola ulang yang baik agar bisa memastikan penyaluran gas elpiji tepat sasaran.

“Kayak di Jakarta dan Bekasi harganya bisa bedakan. Makanya kalau enggak pakai KTP ada kebocoran dan tidak tepat sasaran. Jadi tata kelolanya sangat penting kita perbaiki namun perlu memastikan proses ini perlu berlangsung,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR & Anggota DPR Komisi XII Eddy Soeparno mengatakan, untuk memperbaiki tata kelola penyaluran subsidi gas elpiji tidak bisa dilakukan secara parsial tapi harus secara holistik dengan membuat payung hukum.

Dengan adanya payung hukum, pemerintah bisa menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi gas elpiji dan bagaimana sanksinya.

“Kedua kita harus ada sistem yang tepat penyalurannya dengan membenahi data siapa yang berhak menerima subsidi. Kemudian sistemnya nanti bisa dikirim setiap bulannya. Penerima subsidi gas elpiji 3 kg berhak atas Rp 100.000 setiap bulan ditransfer. Nanti di pasar harga elpiji itu tidak lagi ditemukan harga yang disubsidi atau tidak sehingga hanya ada 1 produk 1 harga sehingga tidak ada disparitas harga untuk memilih mana yang berhak dan tidak,” jelasnya. (kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Setelah Antrean Panjang Makan Korban, Bahlil Akhirnya Izinkan Pengecer Jual Gas 3 Kg Lagi"