KP2KKN Jateng Curigai Ada Kecurangan di Seleksi PPPK Damkar Pemkot Semarang, Ini Temuan Mereka

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng) menduga ada permainan dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

Mereka menemukan setidaknya sembilan pegawai honorer atau non-ASN yang memiliki skor cukup untuk diterima sebagai PPPK namun tidak lolos.

Malah, non-ASN dari instansi lain dengan nilai lebih rendah, lolos seleksi dalam perekrutan PPPK Damkar.

Hal ini diungkapkan Sekretaris KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto berdasarkan penelusuran yang mereka lalukan.

"Kami menemukan sedikit kejanggalan terkait total nilai dari proses rekrutmen. Contoh, satu OPD, kami temukan di Damkar (Dinas Pemadam Kebakaran). Ada teman-teman OPD yang asli non-ASN Damkar memiliki nilai sekitar 473-390. Ini tidak lolos," ungkap Ronny, Kamis (16/1/2025).

Baca juga: Sejumlah PPPK di Kota Semarang tak Sesuai Kompetensi, DPRD Bakal Panggil BKPP

Ronny mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan hal ini ke Pemkot Semarang.

"Kami akan mempertanyakan hal itu kepada BKPP yang menyelenggarakan proses seleksi ini. Mereka tidak lolos dengan dasar apa. Yang lolos, bisa lolos dasarnya apa," katanya.

Ronny menduga, ada kasus serupa di OPD lain. 

Saat ini, pihaknya tengah mencari data untuk memastikan berapa yang mengalami kasus serupa.

"Problem ini penting, terutama di dinas teknis. Jangan sampai, pelayanan publik terkendala."

"Di dinas teknis membutuhkan orang-orang yang punya keahlian khusus, DPU, Disperkim, Damkar. Tidak boleh diisi orang-orang yang tidak mengetahui atau memahami pekerjaannya," ujarnya. 

Berdasarkan temuan ini, pihaknya menduga ada potensi permainan dalam proses rekrutmen PPPK di lingkungan Penerintah Kota Semarang. 

"Masih ada potensi yang mungkin menjadi permainan, bahkan ada transaksi jual beli PPPK."

"Kami coba identifikasi apakah proses pengadaan PPPK ada yang mengarah ke sana," katanya.

Prosedur Rekruitmen Tidak Tepat

Ronny menambahkan, KP2KKN menilai ada prosedur rekrutmen yang kurang tepat. 

Rekrutmen tidak dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan OPD masing-masing. 

Baca juga: Cabai Busuk Jadi Pilihan Pembeli di Pasar Jatingaleh Semarang, Siasati Harga yang Masih Melambung

Hal ini menjadi problem karena ada yang tidak mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dinas teknis. 

"Kami melihat, ada prosedur kurang tepat. Misalkan, operator, yang dibutuhkan secara luas, termasuk penjaga sekolah, masuk kategori operator. Dia bisa mendaftar di OPD lain, di PU, Damkar."

"Ini jadi problem ketika diterima di PU Damkar yang membutuhkan tenaga alat berat, ternyata diisi penjaga sekolah. Ini akan terkendala," terangnya. 

Diakuinya, pelatihan atau bimbingan teknis bisa dilakukan kepada para PPPK yang diterima tidak sesuai kompetensi. 

Hanya saja, ini akan memunculkan potensi pemborosan anggaran. 

"Kenapa tidak diefektifkan tenaga non-ASN yang sudah ada, justru mengambil dari OPD lain secara kompetensi tidak memiliki kemampuan. Ini ada potensi pemborosan anggaran," imbuhnya. (*)