Tak Hanya Pilgub Jateng, MK Juga Terima 3 Gugatan Pilkada Kabupaten Kota di Jawa Tengah

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengungkap ada empat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jateng.

Empat gugatan tersebut terdiri dari satu gugatan terkait pelaksanaan Pilgub Jateng 2024, Pilkada Pemalang, Pilkada Klaten, dan Pilkada Kota Semarang.

"Total, ada empat gugatan ke MK terkait hasil pilkada serentak dan Pilgub Jateng," terang Ketua Divisi Hukum Pengawasan Komisi Pemilihan KPU Provinsi Jateng, Muslim Aisha, di Haris Hotel Sentraland Kota Semarang, Jumat (20/12/2024).

Muslim mengatakan, saat ini, KPU Jateng masih melakukan kroscek tentang perkembangan perkara yang diajukan ke MK.

Baca juga: Hasil Pilgub Jateng di Banyumas Jadi Gugatan Sengketa Pemilu di MK

Pasalnya, register perkara yang diajukan ke MK bakal berjalan dan muncul pada 3 Januari 2025 mendatang.

Hal tersebut jika perkara yang diajukan disetujui oleh para Hakim MK.

"Sejauh ini, kami belum bisa melihat perkembangannya karena dokumen permohonan informasi dalam tahap perbaikan."

"Kemungkinan, pada 23 Desember 2024, kami sudah bisa melihat perkembangannya," terangnya.

Muslim mengatakan, ada persyaratan yang diatur dalam pengajuan sengketa di MK terkait perselisih persentase hasil Pilkada.

Misalnya, gugatan selisih Pilgub Jateng, di mana persyaratan yang diatur dalam regulasi dan mempengaruhi keterpilihan hasil Pilkada ke MK berdasarkan jumlah penduduk.

Penduduk di Jateng dengan 12 juta jiwa lebih, maksimal selisih yang diajukan sebagai gugatan ke MK, dikatakannya, mencapai 0,5 persen.

"Di atas angka tersebut bisa dikatakan melampaui ambang batas yang disengketakan di MK," terangnya.

Muslim juga mengatakan, jumlah selisih perolehan suara Pilgub Jateng yang disengketakan oleh Paslon 01 Pilgub Jateng mencapai 18,24 persen.

Dilanjutkannya, KPU juga tengah melakukan evaluasi apakah ada gugatan terkait penyelenggaraan Pilkada serentak di Jateng.

Pasalnya, semua proses hingga rekap di tingkat kabupaten kota hingga provinsi berjalan baik, bahkan saksi dari semua paslon tidak ada yang keberatan.