Demo Buruh di Depan Kantor Gubernur Jateng, Kawal Penetapan UMK 2025 sesuai Usulan Kabupaten Kota

"Padahal, harapan kami, UMP Jateng di angka Rp2,9 juta. Namun, Pemprov Jateng tidak menghiraukan nasib buruh," katanya.

Angka itu, kata Sumartono, bahkan tak bisa menyentuh KHL di beberapa daerah di Jateng.

"Seperti di Kabupaten Tegal, harusnya naik 64 persen, Kota Semarang naik 37 persen atau Rp3,9 juta, dan di Jepara, seharusnya naik 24 persen," terangnya.

Sumartono menegaskan, KHL Jateng tertinggal jauh dari beberapa provinsi lain. Bahkan, hal tersebut terjadi sejak 2015 hingga sekarang.

Ini terjadi karena kenaikan UMP dan UMK di Jateng hanya menggunakan beberapa indikator, semisal inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak mewakili KHL di lapangan.

"Upah di Jateng, yang rendah, memang sering diperolok karena upah di Jateng terendah secara nasional."

"Bahkan, UMK di Banjarnegara, paling rendah secara nasional bahkan bisa di dunia," tambahnya.

ksi yang digelar para buruh masih berjalan hingga Rabu sore hari.

Dalam aksi itu, massa sempat membakar ban di depan Kantor Gubernur Jateng. (*)