Ombudsman Soroti 3 Anak TK Jadi Korban Politik di Rembang Gara-gara Pilkada 2024

Dia berharap. meski saat ini masuk masa tenang Pilkada namun tetap fokus terhadap penyelesaian hak anak.

"Penyelenggara pelayanan tidak boleh melakukan mal administrasi termasuk konflik kepentingan dan tindakan diskriminasi, perlu dilakukan pemeriksaan yang komperhensif dan berimbang."

"Kami masih mengarahkan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekda Rembang menindak lanjuti," ujarnya.

Kronologi Kejadian

Sejumlah murid TK Darul Fiqri di Desa Pamotan dikeluarkan dari sekolah disebut menjadi korban politik.

Pasalnya, orangtua murid serta pihak sekolah atau yayasan berbeda pilihan calon bupati dan wakil bupati.

Kepala Desa Pamotan, A Masykur Ruhani atau yang akrab disapa Aang mengatakan bahwa sebelumnya pada Sabtu (23/11/2024) dirinya telah memanggil pihak yayasan.

Aang mengatakan, kronologi kejadian berawal saat Yayasan TK Darul Fiqri meminta tolong kepada orang tua murid untuk mencoblos paslon Bupati dan Wakil Bupati Rembang nomor urut dua yakni Harno-Hanies.

Alasan pihak yayasan meminta tolong para wali murid untuk mencoblos paslon Harno-Hanies lantaran yayasan tersebut adalah milik dari Harmusa Oktaviani, anak dari calon bupati Harno.

"Sebetulnya, dari yayasan, waktu itu silaturahmi ke wali murid."

"Dari pihak guru dan yayasan minta tolong, karena punya gawe (Pilkada 2024)."

"Pak Harno kan nyalon," tuturnya, saat dikonfirmasi Tribun Minggu (24/11/2024).

Namun karena ketiga ortu tersebut tidak bisa membantu, mereka memilih untuk mengundurkan diri dari sekolah, dengan alasan beda pilihan politik.

Namun pihaknya juga sempat memanggil yayasan sekolah untuk mengkonfirmasi terkait pengeluaran murid sekolah.

"Apa benar itu dikeluarkan, terus dia (yayasan) kan kita minta tolong karena bapak nyalon minta tolong dibantu, bahasanya gitu minta tolong," kata Aang sembari menirukan pihak yayasan.

"Sekolahnya Harmusa kayanya, anaknya (Harno) yang di DPR RI yang punya yayasan, tidak ada, apalagi mas Harno sampai mengeluarkan."