Buruh Jateng soal PPN 12 Persen: Era Kolonial!

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kaum buruh Jawa Tengah (Jateng) memprotes keras wacana pemerintah pusat menaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Bahkan, secara terbuka buruh menegaskan, kebijakan tersebut membuat masyarakat kecil lebih menderita.

Ditambah lagi dengan persentase kenaikan upah yang belum ada kejelasannya.

Baca juga: Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen Disorot DPRD Kota Semarang, Bisa Turunkan Daya Beli Warga

Sekertaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengatakan, seharusnya Menkeu Sri Mulyani mendengar keluhan buruh dan rakyat kecil.

Ia juga mengatakan, wacana kebijakan tersebut seperti pemungutan pajak era kolonial.

"Karena kenaikan PPN membebani rakyat kecil dan menguntungkan segelintir pihak," tegas Aulia, Sabtu (23/11/2024).

Aulia mengatakan KSPI Jateng secara tegas mengambil sikap.

Baca juga: Aturan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri Dicabut, Jastip Tetap Kena Bea Masuk dan PPN

Pasalnya jika wacana tersebut disahkan bakal memperparah kondisi ekonomi para buruh.

"Jika regulasi tersebut disahkan dan kenaikan upah di Jateng dibawah 12 persen, pastinya pendapatan buruh tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar," paparnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berakibat pada turunnya daya beli masyarakat di Jateng.

Ia juga menyebut, kenaikan PPPN seperti dipaksakan oleh pemerintah ditengah gejolak ekonomi yang tidak menentu.

Menurut Aulia, kenaikan PPN juga akan berdampak ke berbagai sektor ekonomi.

Hal tersebut akan memperlebar kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

"Selain itu menjauhkan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 8 persen," ucap Aulia.

Baca juga: Banyak Pemilih Pemilu 2024 Ingin Keberlanjutan, PPN Dipastikan Naik 12 Persen Mulai Tahun Depan

Sekertaris KSPI Jateng tersebut juga menerangkan jika pemerintah memaksakan kenaikan PPN, harga barang dan jasa lebih mahal.