Politisi PKS Nilai Pemerintah Bebal karena Data NPWP Presiden Pun Kena Retas

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menyebut pemerintah terlalu bebal meski sudah diberikan imbauan berulang kali.

Hal itu terkait kebocoran data NIK dan NPWP yang kembali diretas dan dijual di pasar bebas.

Sukamta mengaku dirinya sudah di tahap bosan untuk memberikan imbauan kepada pemerintah terkait kebocoran data. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia kembali mengalami kebocoran data, di mana 6 juta data NIK dan NPWP diduga bocor. Bahkan, data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk yang bocor.

"Bosan imbaunya. Pemerintah bebal banget. Data bocor terus, sudah bosan imbaunya," ujar Sukamta saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (20/9/2024). 

Saat ditanya apakah Komisi I DPR akan memanggil pihak pemerintah atau tidak, Sukamta justru mengungkit menteri yang pasti akan berkilah lagi. 

"Semau-maunya saja menteri mau ngapain tuh," ucapnya.

"Sudah diingetin berbagai cara kan," sambung Sukamta.

Maka dari itu, Sukamta bertanya-tanya, sekiranya apa dalih menteri yang bertanggung jawab jika kebocoran data sudah menyasar seorang Presiden seperti ini.

"Enggak tahu, setelah Presiden datanya bocor, menterinya mau berkilah apa itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Jokowi mengatakan, dirinya sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024). 

Menurutnya, kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara lain.

"Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak. Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," ungkap Jokowi.