Pengamat Politik soal Konflik di Pilkada Kendal: Tetapkan Saja Dico-Ali dan Tika-Benny

"Itu ada proses yang tampaknya dilampaui oleh KPU yaitu klarifikasi, yang sebenarnya itu bisa dilakukan."

"Tetapi itu semua masuk dulu semua berkas, jangan dinilai dulu."

"Ketika dinilai dulu, baru kemudian boleh atau tidak, nah itu yang masalah." tegas NHS yang juga menjadi dosen FISIP Undip Semarang. 

Hingga kini, pihaknya masih mengawal gugatan sengketa ini sesuai keputusan Bawaslu. 

"Saluran penyelesaian sengketa, kita sedang menempuh cara itu," sambungnya.

Sebelumnya, Dico M Ganinduto dan Benny Karnadi sama-sama mengeklaim keabsahan surat rekomendasi yang diterima dari DPP PKB.

Baca juga: Gugatan Ditolak KPU, Pupus Harapan Dico Ganinduto Jadi Bupati Kendal Lagi?

Surat rekomendasi Benny Karnadi turun terlebih dahulu pada Rabu (21/8/2024) dari DPP PKB.

Sedangkan surat rekomendasi DPP PKB untuk Dico M Ganinduto pada Sabtu (24/8/2024).

"Rekomendasi yang saya terima itu keluar pada 21 Agustus 2024."

"Memang kemudian ada informasi pembatalan rekomendasi saya, tapi saya tidak lihat."

"Enggak ada itu, enggak ada pembatalan."

"Kalau pembatalan, otomatis saya sudah terima suratnya." kata Benny Karnadi kepada Tribun, Selasa (3/9/2024).

Di sisi lain, Dico M Ganinduto juga mengaku surat rekomendasi yang diberikan DPP PKB ke dirinya adalah sah.

Bahkan, dia berkelakar jika DPP PKB tak pernah mencabut rekomendasi yang diberikan.

"DPP PKB tidak pernah mencabut calon yang pernah didaftarkan."

"Tapi mendaftarkan dua paslon," kata Dico seusai mengikuti musyawarah tertutup di Gedung Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kendal, Selasa (3/9/2024). (*)

Baca juga: Puluhan Karangan Bunga Banjiri Kantor Bawaslu Kendal, Dukung Penegakan Aturan di Sengketa Pilkada